Anggota DPR Nilai Pileg dan Pilpres Perlu Dipisahkan Kembali

CNN Indonesia | Selasa, 23/04/2019 15:08 WIB
Anggota DPR Nilai Pileg dan Pilpres Perlu Dipisahkan Kembali Petugas KPPS melakukan penghitungan suara untuk Pemilu 2019 di TPS 17, Lingkungan Peresak Tempit, Ampenan Tengah, Mataram, NTB, Rab (17/4). (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu dievaluasi. Ia berpendapat pemilu legislatif (pileg) dan eksekutif (pilpres) mendatang seharusnya dipisahkan kembali.

"Perlu ada evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak. Terutama saya kira membedakan antara ranah eksekutif dan legislatif," kata Ace di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (24/4).

Pernyataan itu dilontarkan Ace lantaran banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan mengalami sakit akibat tugas yang terlalu berat pada pemilu kali ini.


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan hingga kini sudah ada 91 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 374 orang mengalami sakit dalam tugas Pemilu 2019.


Ace menilai penyelenggaraan pemilu pilpres dan pileg yang dilaksanakan bersamaan membuat beban kerja petugas KPPS makin bertambah berat.

"Kita harus hargai petugas KPPS yang (bekerja) hingga meninggal, mereka berjuang demi tegaknya demokrasi Indonesia," kata dia.

Ketua DPP Partai Golkar itu menyebut proses demokratisasi di Indonesia saat ini masih mengalami perbaikan secara terus menerus dan masih terdapat trial and error dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, ia menyatakan sudah sepatutnya dilakukan pengkajian yang mendalam oleh pemerintah dan DPR terkait proses pemilu serentak tahun ini.

"Saya kira proses demokrasi Indonesia saat ini selalu mengalami trial and error. Saya kira diperlukan kajian mendalam terkait dengan proses pemilu yang sekarang," kata dia.

Anggota DPR Nilai Pileg dan Pilpres Perlu Dipisahkan KembaliAnggota KPPS memastikan titik pencoblosan surat suara pada penghitungan hasil pemilihan calon legislator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di TPS 05 Kelurahan Lolu Utara, Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuk)
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menyatakan hal serupa. JK mengatakan perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019.
Menurutnya, salah satu bentuk evaluasinya adalah memisahkan kembali pilpres dan pemilihan anggota legislatif pilpres.

"Tentu harus evaluasi yang keras, salah satu hasil evaluasi dipisahkan antara pilpres dengan pileg. Itu supaya bebannya jangan terlalu berat," kata JK usai bertemu pemimpin Ormas Islam dan tokoh masyarakat di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/4).

Pemerintah Diminta Beri Santunan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan santunan kepada para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan anggota Polri yang meninggal saat bertugas penyelenggaraan pemilu.

"Kita minta pemerintah harus segera memberikan santunan kepada keluarga KPPS atau anggota Polri yang meninggal saat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah daerah memberikan pengobatan gratis kepada para petugas KPPS, Polri dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas penyelenggarakan Pemilu 2019.


Bamsoet menilai sudah seharusnya para anggota KPPS, Polri dan TNI yang bertugas untuk diasuransikan oleh pemerintah sebagai jaminan kesehatan saat bertugas. Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu.

"Sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menegaskan para petugas KPPS, Polri dan TNI merupakan penjaga tegaknya tiang demokrasi di Indonesia. Di luar dugaan, ia menyebut tugas yang diemban para personel itu ternyata tidak semudah yang dikira.

"Sistem pemilihan yang rumit, akses medan lokasi yang tak mudah, maupun kelelahan fisik maupun tekanan psikis yang dialami tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya menyita waktu, bahkan nyawapun menjadi taruhannya," kata Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet menambahkan Pemilu 2019 banyak memiliki catatan penting untuk dijadikan pelajaran di kemudian hari. Ia menilai catatan penting itu di antaranya masa kampanye di Pemilu 2019 yang terlalu lama, sistem pemilihan yang rumit, serta tidak ada asuransi yang melindungi petugas di lapangan.

"Berbagai catatan penting tersebut akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja DPR RI dengan KPU, TNI, Polri, maupun pihak pemerintah lainnya. Pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Terutama yang menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan," kata Bamsoet.


[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)