KPK Bakal Umumkan Tersangka Baru Korupsi Sektor Energi
CNN Indonesia
Selasa, 23 Apr 2019 16:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengumumkan tersangka baru yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di sektor energi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan nama baru ini merupakan salah seorang penyelenggara negara.
Febri belum mau membeberkan siapa penyelenggara negara tersebut. Masih belum jelas juga apakah pihak itu dari kementerian, lembaga, anggota legislatif atau petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Febri mengatakan pengumuman keterlibatan penyelenggara ini merupakan pengembangan penanganan perkara dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK tahun lalu. Ia mengatakan terdapat bukti baru yang mengarah pada pelaku lain dari unsur penyelenggara negara.
"Bahwa ada pelaku lain dari unsur Penyelenggara Negara yang diduga terlibat," kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4).
Lebih lanjut Febri mengatakan energi adalah salah satu sektor yang jadi perhatian KPK. Pasalnya sektor inu bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat banyak.
"Ini merupakan perkara dugaan korupsi di sektor energi, sebuah sektor yang menjadi perhatian KPK karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat secara luas," kata Febri.
Terdapat sejumlah OTT yang dilakukan KPK terkait dengan korupsi di sektor energi. Salah satunya pada Juli 2018 KPK menangkap tangan Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih terkait dengan kasus suap PLTU Riau-1.
Kasus ini pun turut menyeret sejumlah nama salah satunya mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Idrus dan Eni pun sudah menerima vonis.
Hakim menjatuhkan vonis tiga tahun untuk Idrus Marham. Tak hanya kurungan penjara, majelis hakim juga menjatuhkan sanksi denda Rp150 juta dengan subsider dua bulan penjara.
Sementara itu, Eni sendiri pada 1 Maret 2019 lalu telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan Sin$40 ribu dolar. Selain hukuman fisik, Eni juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun.
[Gambas:Video CNN] (sah/gil)
Febri belum mau membeberkan siapa penyelenggara negara tersebut. Masih belum jelas juga apakah pihak itu dari kementerian, lembaga, anggota legislatif atau petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lihat juga:Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara |
Febri mengatakan pengumuman keterlibatan penyelenggara ini merupakan pengembangan penanganan perkara dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK tahun lalu. Ia mengatakan terdapat bukti baru yang mengarah pada pelaku lain dari unsur penyelenggara negara.
"Bahwa ada pelaku lain dari unsur Penyelenggara Negara yang diduga terlibat," kata Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4).
Lebih lanjut Febri mengatakan energi adalah salah satu sektor yang jadi perhatian KPK. Pasalnya sektor inu bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat banyak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terdapat sejumlah OTT yang dilakukan KPK terkait dengan korupsi di sektor energi. Salah satunya pada Juli 2018 KPK menangkap tangan Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih terkait dengan kasus suap PLTU Riau-1.
Kasus ini pun turut menyeret sejumlah nama salah satunya mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Idrus dan Eni pun sudah menerima vonis.
Sementara itu, Eni sendiri pada 1 Maret 2019 lalu telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan Sin$40 ribu dolar. Selain hukuman fisik, Eni juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun.
[Gambas:Video CNN] (sah/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK