BPN Prabowo Tuding Kecurangan Pemilu Sistematis dan Brutal

Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut kecurangan dalam Pilpres 2019 sudah tidak hanya bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kecurangan juga dilakukan secara brutal.

"Bagi kami kecurangan hari ini TSMB, terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Jadi ini brutal sekali dan kita tentu sedang fokus di situ," ucap Dahnil di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Lihat juga: JK Sarankan Jokowi dan Prabowo Bertemu Langsung Tanpa Utusan

Menurut Dahnil Pemilu 2019 adalah pemilu terburuk yang pernah dilaksanakan sejak era reformasi. Dia menyatakan harus ada evaluasi massal.

Dampak dari kecurangan yang begitu brutal, kata Dahnil, berimplikasi buruk terhadap pemenang pilpres yang ditetapkan KPU 22 Mei mendatang.

Menurut Dahnil siapapun baik Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandi, jika ditetapkan sebagai pemenang tetap akan dianggap melakukan kecurangan.

"Yang jelas ini akan mengurangi legitimasi, baik yang menang kami atau di sana," ucap Dahnil.

Lihat juga: KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di 150 TPS Nias Selatan

Dahnil mengklaim pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu. Demi merealisasikannya, dilakukan pengawasan terhadap proses yang masih berjalan.

Selain itu, Dahnil mengatakan BPN juga menampung usul sejumlah tokoh. Misalnya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun Dahnil tidak menyebutkan usul-usul yang telah ditampung sejauh ini.

"Nanti dari banyak tokoh juga kita dengarkan apa langkah-langkah berikutnya," ujar Dahnil.

Lihat juga: Penyebar Hoaks 'Polisi Buka Kotak Suara' Akui Pengagum Rizieq

Kecurangan pemilu terus digaungkan oleh BPN sejak berakhir proses pemungutan suara. BPN semakin menggaungkan itu setelah ditemukan sejumlah praktik dugaan penggelembungan suara baik pada penghitungan suara tingkat TPS maupun penghitungan suara di sistem KPU.

KPU sendiri memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS yang kedapatan praktik dugaan kecurangan. Selain itu, KPU juga membuka help desk atau layanan keluhan bagi warga yang ingin melaporkan kesalahan atau kejanggalan penghitungan suara. (bmw/wis)