Lahan Kosong di Jalan Protokol DKI Mulai Dipajak 200 Persen

CNN Indonesia | Kamis, 25/04/2019 11:40 WIB
Lahan Kosong di Jalan Protokol DKI Mulai Dipajak 200 Persen Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan Pergub terbaru soal PBB di kawasan Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Anies Baswedan telah menerbitkan aturan terbaru mengenai pengenaan pajak di lahan-lahan kosong di Jakarta.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Dalam Pasal 3 tertuang bahwa lahan yang kosong di jalan protokol di DKI Jakarta dikenakan pajak hingga dua kali lipat.


"Ini kita lakukan fase pertama kita fokus di Jalan Sudirman, Thamrin, kemudian MT Haryono, lalu Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Itu adalah fase pertama," kata Anies di Monas Jakarta, Kamis (25/4).


Anies menjelaskan di sepanjang jalan protokol masih banyak lahan kosong dalam jumlah yang besar dan hanya ditutupi seng. Menurut dia lahan tersebut menimbulkan masalah baru jika tak dipergunakan.

"Kita kemarin merasakan ada problem nyamuk, jalanan kosong, seperti inilah tempat mereka bersarang. Kemudian kegiatan yang tidak sepatutnya terjadi di situ," ujar Anies.

Anies mengatakan jika para pemilik lahan tak ingin dikenakan pajak dua kali lipat, maka Pemprov DKI menyarankan agar di tempat itu dibangun. Jika tak juga berdiri bangunan, DKI menawarkan pembangunan lahan kosong menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Bila mereka belum mau bangun maka manfaatkan ini untuk ruang terbuka yang bisa digunakan sebagai taman oleh masyarakat, bila itu dilakukan maka Pemprov akan memberikan potongan pajak sebesar 50 persen," ucap dia.

Anies mengakui pihaknya masih belum memiliki data pasti lahan kosong di sepanjang jalan protokol. Ia menyatakan DKI masih melakukan fiskal kadaster atau pendataan ulang seluruh bangunan objek-objek pajak yang ada di Jakarta. Itu, sambungnya, diperkirakan selesai pada Juni 2019.

"Saat ini kita belum punya data yang rapi. Kalau Sudirman-Thamrin kita sudah identifikasi. Ini sebagai contoh cara ini yang nanti akan kita terapkan di seluruh Jakarta sesudah kita memiliki data," tutur Anies.

Pada Pasal 4 Pergub DKI 41/2019 tertulis bahwa beleid itu berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. Selain itu, pada Pasal 5 ditegaskan pergub itu berlaku surut terhitung 1 Januari 2019.


[Gambas:Video CNN] (ctr/kid)