Kasus 14 Proyek Fiktif Waskita, KPK Kaji Opsi Jerat Korporasi

CNN Indonesia | Senin, 06/05/2019 17:43 WIB
KPK akan memperpanjang masa pencegahan sejumlah petinggi Waskita karena diduga berkepentingan di balik kasus korupsi pekerjaan fiktif 14 proyek Waskita Karya. KPK memastikan bakal membongkar kasus korupsi pekerjaan fiktif 14 proyek yang digarap PT Waskita Karya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mengusut perkara dugaan korupsi pekerjaan fiktif pada 14 proyek infrastruktur di sejumlah daerah oleh PT Waskita Karya.

KPK membuka opsi pada upaya jerat pidana terhadap korporasi jika ada temuan baru yang memperkuat bukti dalam pengembangan penyidikan.

Seiring proses penyidikan berjalan, tepatnya pada 6 November 2018 lalu, lembaga antirasuah itu telah mencegah lima orang-- termasuk empat di antaranya merupakan petinggi PT Waskita Karya. Mereka dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.


Empat petinggi itu ialah Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; Supervisor Divisi II PT Waskita Karya, ‎Fakih Usman; mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman dan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

Sementara satu orang lainnya ialah mantan Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pitoyo Subandrio.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang memastikan pihaknya akan melakukan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap kelima orang itu. Mengingat, bulan Mei ini sudah memasuki bulan keenam. Perpanjangan itu guna keperluan penyidikan.

"FR (Fathor Rachman)/ YAS (Yuly Ariandi Siregar) tentu pasti akan diperpanjang," ujar Saut ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jakarta, Senin (6/5).

Dalam penanganan perkara ini, penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, termasuk rumah Direktur Utama PT Jasa Marga, Desy Aryyani. Desi merupakan mantan Direktur I Operasi PT Waskita Karya. Dari sana, tim KPK menyita sejumlah dokumen terkait perkara 14 proyek fiktif.

Saut mengaku belum mendapatkan informasi terbaru terkait tindak lanjut penggeledahan itu. "Soal follow up geledah saya belum update tindak-lanjutnya," ucap dia.

Meskipun begitu, dia memastikan kalau penanganan perkara yang melibatkan perusahaan pelat merah ini tidak berhenti begitu saja. Penyidik, klaim dia, telah memiliki rencana.

"Penyidik sudah punya rencana pastinya," tukas dia.

Saut menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menjerat PT Waskita Karya sebagai tersangka korporasi. Hal itu, menurut Saut, merupakan suatu pemikiran lembaganya dalam menindak sebuah kasus. "Itu sudah mainstream pemikiran dalam pendekatan penindakan KPK," imbuh dia.

Upaya KPK menjerat pidana korporasi pernah disampaikan Saut jauh hari. "Biasanya kita selalu dari awal kemudian setelah inkrah kemudian kita masuk di pidana korporasinya," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (14/3).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013, Fathor Rachman dan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka. Kedua pejabat Waskita Karya tersebut diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, terkait proyek fiktif pada perusahaan plat merah itu.

Terdapat 14 proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi oleh pejabat Waskita Karya itu. Proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Fathor dan Yuly diduga telah menunjuk empat perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya. KPK menaksir kerugian negara dari dua ulah pejabat Waskita Karya ini paling sedikit Rp186 miliar.

Perkiraan angka itu berasal dari perhitungan kerugian keuangan menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembayaran Waskita Karya kepada sejumlah perusahaan subkontraktor fiktif.

Akibat ulahnya itu, Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ryn/gil)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK