Ahli Pidana Sebut Dakwaan Terhadap Ratna Sarumpaet Tak Tepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli Pidana Mudzakir menilai pasal yang digunakan dalam dakwaan terhadap Ratna Sarumpaet tidak tepat karena tidak menimbulkan keonaran.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mudzakir saat menjadi saksi ahli yang meringankan untuk terdakwa kasus berita bohong atau hoaks Ratna dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Lihat juga: Psikiater Sebut Depresi Ratna Sarumpaet Masih Terkontrol

Dalam kasusnya, Ratna didakwa dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana karena dianggap telah menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran.

"Ini keonaran tidak terjadi dan tidak menimbulkan keonaran," ujarnya.

Mudzakir beranggapan unsur kesengajaan untuk menimbulkan keonaran luntur saat Ratna melakukan konferensi pers dan menyatakan permintaan maaf.

Lihat juga: Saksi Sebut Ratna Sarumpaet Pernah Ingin Bunuh Diri

"Kan sudah minta maaf, sebagai bangsa Indonesia yang berprikemanusiaan adil dan beradab. Adab manusia kalau sudah salah minta maaf tidak menimbulkan kerugian yang lain kalau begini ya clear," tuturnya.

Bahkan, dia menilai persidangan seharusnya tidak perlu lagi dilakukan. 

"Tidak ada lagi masuk ke hukum pidana karena tidak ada hubungannya dengan tujuannya untuk menimbulkan keonaran. Menurut ahli demikian sehingga unsur dengan sengaja menimbulkan keonaran pada masyarakat tidak terpenuhi dalam konteks ini," ucapnya.

Selain itu, kata Mudzakir, yang seharusnya ditindak adalah penyebar berita bohong tersebut.

Lihat juga: Ratna Minta Maaf, Alasan Fahri Mau Jadi Saksi Meringankan

Dalam kasusnya, Ratna didakwa dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana karena dianggap telah menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran.

Selain itu, Ratna juga didakwa dengan Pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dinilai telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atas dasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). (gst/wis)