FPI Cs Demo Tolak Kecurangan Pemilu, Polisi Sarankan Jalur MK

Surabaya, CNN Indonesia -- Sejumlah organisasi keagamaan bakal menggelar aksi dengan mengerahkan 7.000 massa, pada Rabu (15/5) ini, di Surabaya. Aksi ini ditujukan untuk menolak kecurangan Pemilu 2019.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Surabaya Mahdi Al Habsy membenarkan rencana aksi tersebut. Ia mengatakan penolakan terhadap kecurangan itu adalah bagian dari upaya untuk mengawal hasil Ijtimak Ulama III.

Lihat juga: Polisi Halau Massa Pro Prabowo yang Kepung KPU Jawa Tengah

"Tanggal 15 [Mei] itu iya, iya ada demo tapi bukan dari FPI saja, tapi dari semua ya, Iya insyaallah seperti itu," katanya, saat dikonfirmasi Senin (13/5).

Aksi itu pun kata Mahdi akan digelar pihaknya di depan Gedung DRPD Provinsi Jawa Timur, dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, di Surabaya.

"Iya, ya nanti ke DPRD Jatim kemudian ke Bawaslu Jatim," kata Mahdi.

Tersangka makar Eggi Sudjana ikut berdemo menolak kecurangan pemilu di Bawaslu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Soal tuntutan, Mahdi merinci beberapa hal yang bakal disampaikan, di antaranya adalah mendesak Bawaslu untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan.

Hingga kini, menurut dia, Bawaslu belum sama sekali memproses laporan yang dilayangkan pihaknya itu.

"Ya kecurangan-kecurangan itu, apalagi. Kecurangan-kecurangan itu sudah kita laporkan tapi belum diproses, ya kami mendesak lah untuk diproses," ujarnya.

Lihat juga: Usai Kawal BPN, Eggi Sudjana Sebut People Power Tanpa Makar

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan bahwa kepolisian telah siap mengantisipasi aksi massa di Surabaya tersebut.

"Berkaitan dengan tanggal 15 [Mei] itu yang sudah beredar di WhatsApp, maka kepolisian di wilayah Jatim, sudah siap menghadapi itu bersama dengan TNI dan seluruh masyarakat Jawa Timur," kata Barung, di sela Peringatan Tregedi Bom Surabaya, di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Surabaya, Senin (13/5) malam.

Soal tujuan aksi demo, Barung menyebut masyarakat sebaiknya menggunakan jalur konstitusi dalam menyikapi dugaan kecurangan itu jika memang memiliki bukti.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Frans Barung Mangera. (CNNIndonesia/Abi Sarwanto)

"Kalau memang ada kecurangan dan sebagainya, jalan konstitusi yang harus ditempuh, apa jalan ke situ-situ, yakni gugat aja di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Barung pun menengarai aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan people power yang belakangan santer disampaikan oleh sejumlah tokoh politik. Jika benar, kata dia, hal itu bisa mengganggu situasi keamanan di Jawa Timur.

Di Jawa Timur, kata Barung sejumlah tokoh pun telah menolak adanya gerakan people power tersebut. Hal itu kata dia ditandai dengan deklarasi penolakan people power di Gereja Santa Maria Tak Bercela, oleh tokoh lintas agama.

Lihat juga: Serahkan Kesimpulan Sidang, BPN Tetap Minta Situng Disetop

Maka itu, Barung pun meminta agar masyarakat tak gusar, sebab kepolisian menjamin penuh keamanan wilayahnya dari ancaman-ancaman aksi tersebut.

"Sesuai dengan instruksi pimpinan kita bahwasanya kita sudah mengantisipasi aksi di tanggal 15 itu. Tadi para tokoh juga sudah menyampaikan deklarasi [menolak people power]," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (frd/arh)