ANALISIS

Langkah Gegabah Polisi Terapkan Pasal Makar

CNN Indonesia | Selasa, 14/05/2019 15:08 WIB
Direktur ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu berpendapat, polisi salah dalam menerapkan pasal makar terhadap orang yang dituduh menghina presiden. Polda Metro Jaya memberikan keterangan pers terkait ungkap kasus pengancaman melalui video penggal kepala Presiden Jokowi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, menyoroti kerancuan terkait status Joko Widodo sebagai pihak yang diancam oleh tersangka HS dalam kasus tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Jokowi menyandang dua status sekaligus saat ini. Sebagai calon presiden sekaligus sebagai presiden RI.

Fickar menyatakan HS tak bisa dijerat dengan pasal makar apabila status Jokowi saat ini sebagai capres. Sebab, kata dia, hal itu menandakan bahwa Jokowi merupakan orang biasa dan bukan menjabat sebagai presiden RI.
Ia menyatakan HS bisa dijerat hanya dengan pasal 336 KUHP ketimbang menggunakan pasal makar apabila tafsiran hukumnya seperti itu.


"Ketika HS bilang dia akan membunuh, nah objek ancaman yang mau dibunuh itu sebagai apa? Apakah sebagai capres atau presiden? Kalau sebagai capres ya dia sebagai orang biasa, pasal 336 lebih cocok gitu untuk HS," kata Fickar kepada CNNIndonesia.com.
Langkah Gegabah Polisi Terapkan Pasal MakarTersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Di sisi lain, Fickar menyatakan Jokowi sendiri kini menjabat sebagai presiden RI. Sehingga, muncul tafsir ganda yang membuat kepolisian mengeluarkan dalil makar dalam kasus tersebut.

"Kalau dia [polisi] mengasumsikan yang diancam itu presiden maka pasal makar bisa diterapkan. Karena ada kata-kata membunuhnya. Ini kasusnya sama kaya Eggi Sudhana itu juga. Statusnya melekat dua itu Kokowi," kata dia

Meski begitu, Fickar menyarankan agar pihak kepolisian dapat bertindak sebagai negarawan saat melihat kondisi perpolitikan tanah saat ini.

Ia menyatakan seseorang yang menyatakan percakapan yang vulgar saat menggelar demonstrasi tak perlu dipersoalkan lebih lanjut. Fickar menduga HS sendiri hanya 'gagah-gagahan' semata karena terbawa euforia kondisi politik tanah air yang sedang memanas saat ini.

"Wajarlah orang bermarah-marahan, sebelum ada putusan presiden definitif, enggak bisa orang dituntut apa-apa, karena konteksnya politik," katanya.

Tapi, menurut Fickar ketika ada keputusan tentang pemenang Pilpres.

"Kalau masih bandel, itu bisa, pakai makar, mustinya sekarang lebih bijaksana," kata dia.
(rzr/ugo)
HALAMAN :
1 2