Jelang 22 Mei, Wiranto Kenang Kemelut 98 Bersama SBY

CNN Indonesia | Jumat, 17/05/2019 19:47 WIB
Jelang 22 Mei, Wiranto Kenang Kemelut 98 Bersama SBY Wiranto berharap masyarakat bisa menjaga kondusivitas keamanan negara menjelang pengumuman Pemilu 2019 (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menkopolhukam Wiranto berharap masyarakat bisa menjaga suasana keamanan negara menjelang pengumuman hasil final Pileg dan Pilpres 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019.

Wiranto mengaku sudah mendapat informasi tentang upaya pengerahan massa dari daerah ke Jakarta. Mobilisasi massa itu diduga dikerahkan sebagai aksi protes jika KPU mengumumkan pasangan 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang.


Diketahui, kubu pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga hingga kini meragukan rekapitulasi nasional KPU karena rezim petahana diduga telah melakukan kecurangan yang terstruktur dan masif.


Terkait dengan situasi tersebut, Wiranto menyatakan pihaknya tak mau kerusuhan 1998 terulang pada 22 Mei nanti. Untuk itu dia mengantisipasi gerakan inkonstitusional dengan membentuk tim hukum nasional yang belakangan dia bentuk.

"Segenap aparat keamanan sudah sepakat, hukum harus ditegakkan. Jangan sampai pemilu berujung pada perpecahan negara kita," ujar Wiranto dalam pertemuan dengan pemimpin media massa di Jakarta, Jumat (17/5).

Wiranto terkenang semasa dia menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di akhir masa jabatan Soeharto.

Jabatan yang dia emban saat itu ternyata menjadi tantangan terbesar selama karier militernya karena dia kemudian dihadapkan pada kerusuhan 1998.

Wiranto saat itu dipercaya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Jabatan menteri itu memberi kewenangan Wiranto mendapat bantuan dari semua jajaran menteri kabinet Soeharto dalam merumuskan keamanan negara.

Sebagai pemegang kuasa militer tertinggi di Indonesia, Wiranto saat itu bisa saja mengambil alih kekuasaan Soeharto yang sudah mendapat krisis kepercayaan dari masyarakat.

Situasi negara saat itu sangat kritis. Wiranto pada sebuah kesempatan memimpin rapat di kawasan Merdeka Barat. Dalam rapat, kata Wiranto, turut dihadiri Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai Kepala Staf Sosial Politik.

Rapat yang dipimpin Wiranto saat itu memperhitungkan antisipasi jika kelak kerusuhan pecah pada 1998. Wiranto memperhitungkan strategi keamanan dan dampaknya mulai dari pengantisipasian massa, korban bentrokan, hingga pemulihan stabilitas perekonomian.

"Tak mungkin kalau kita ambil alih bisa menyelesaikan masalah," ujar Wiranto mengenang pertemuan di Merdeka Barat pada 1998.

"Maka tatkala SBY sebagai kasospol panglima, bagaimana kalau begini, 'besok bapak mau ambil alih atau tidak?'" ujar Wiranto menirukan pertanyaan SBY kala itu. "Saya bilang tidak," jawab Wiranto.

"Besok bapak akan ambil alih atau tidak," ujar Wiranto menirukan kembali pertanyaan SBY kala itu. "saya katakan tidak," jawab Wiranto dengan menambah tekanan nada bicara.

"Besok kita antarkan pergantian presiden kepada wakil presiden secara konstitusional," ujar dia. "Itulah 98. Kondisinya seperti itu,"

Wiranto berharap kondisi menjelang pengumuman Pemilu 2019 tak seperti kejadian 1998 karena risikonya besar.

"Kalau sampai terjadi perpecahan di antara kita atau national disorder itu berat sekali. Oleh karena kita menjaga mati-matian agar itu tidak terjadi," kata Wiranto.

[Gambas:Video CNN] (gil)