MK soal 'Diremehkan' BPN Prabowo terkait Pilpres: Kami Pasif

sah, CNN Indonesia | Sabtu, 18/05/2019 10:15 WIB
MK soal 'Diremehkan' BPN Prabowo terkait Pilpres: Kami Pasif Ketua MK Anwar Usman. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut enggan menempuh jalur hukum dengan membawa sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut BPN upaya ke MK merupakan usaha yang sia-sia, sehingga jalan kedaulatan rakyat jadi pilihan.

Mengenai itu, Ketua MK Anwar Usman mengatakan lembaganya bersifat pasif. Maksudnya jika ada perkara masuk, termasuk sengketa Pilpres 2019, maka MK akan menangani dan mengadili sesuai ketentuan yang berlaku. Begitupun sebaliknya.

"MK itu bersifat pasif, artinya kalau ada perkara masuk, MK akan menyidangkan, mengadili, dan memutuskan. Kalau tidak ada perkara yang masuk, tidak ada yang mau mengajukan gugatan, berarti tidak ada yang disidangkan," kata Anwar di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/5).


Ia mengatakan pengajuan sengketa Pemilu 2019 ke MK merupakan hak yang diatur undang-undang. MK, kata dia, hanya bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam persidangan, bukan di luar persidangan.

"Kalau tidak ada sengketa, berarti apa yang diputuskan oleh KPU kami tidak bisa memberikan penilaian di luar apa yang ada nanti kalau diajukan ke MK. Kalau tidak ada perkara ya berarti kami tidak perlu dong, termasuk bagaimana-bagaimananya," ucapnya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Sandiaga berniat tak menempuh jalur hukum dengan membawa sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. Mereka menganggap langkah itu sebagai upaya yang sia-sia.

BPN menyebut Prabowo akan lebih mendengarkan keinginan rakyat, bukan ke MK, terkait pengumuman hasil rekapitulasi KPU.


[Gambas:Video CNN] (osc)