Ambisi Besar OSO dan Suara Mini Hanura

CNN Indonesia | Jumat, 24/05/2019 11:13 WIB
Ambisi Besar OSO dan Suara Mini Hanura Ketum Hanura Oesman Sapta Odang. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/Asf/Spt/15)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) diprediksi tak lolos ke DPR dalam Pemilu legislatif atau Pileg 2019. Konflik internal dan kepimpinan serta ambisi besar Oesman Sapta Oedang (OSO) dituding menjadi penyebabnya.

Pada Pemilu 2014, Hanura, saat masih dipimpin oleh Wiranto, meraih 5,26 persen suara. Pada pemilu kali ini, Hanura, yang berada di bawah kepemimpinan OSO, bahkan tak bisa mencapai 2 persen.

OSO menuding hal ini disebabkan oleh Wiranto. Nama terakhir membalas dengan menyatakan menyesal memiliih OSO sebagai ketua umum.


"Kalau saya didesak terus seakan-akan Pak Wiranto yang salah. Kesalahan saya cuma satu ya, menunjuk Pak OSO menjadi Ketua Umum," kata Wiranto beberapa waktu lalu.

Konflik Hanura yang terjadi saat ini dinilai sebagai konflik Jilid II. Menengok ke belakang, Hanura sempat dilanda konflik internal berkepanjangan yang puncaknya terlihat pada awal tahun 2018.

Konflik itu bermula ketika Wiranto menyerahkan jabatan Ketum Hanura kepada OSO, 2017. Lantas muncul mosi tak percaya dari 27 pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Hanura pada akhir 2017. Kala itu, mereka menganggap OSO telah melanggar pakta integritas partai soal menjaga loyalitas partai.

Menkopolhukam sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (kanan) tengah berseteru dengan OSO (kiri) terkait kegagalan di Pileg 2019. Menkopolhukam sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto (kanan) tengah berseteru dengan OSO (kiri) terkait kegagalan di Pileg 2019. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Hal itu lantas berbuntut panjang. Hanura menjadi terpecah menjadi dua kubu: kubu yang di pegang oleh OSO (kubu Manhattan), dan kubu yang dipegang oleh mantan Sekretaris Jendral Hanura, Syarifuddin Sudding (kubu Ambhara). Kedua kubu saling menggelar pertemuan dan saling memecat ketua umum dan sekjen.

Saat konflik itu terjadi, Wiranto sendiri mengaku tak berpihak. "Posisi saya bukan bagian dalam konflik, tapi justru mengambil bagian dari penyelesaian konflik," kata Wiranto menegaskan.

Pada akhirnya, kubu Hanura kepengurusan OSO dengan sekjen Herry Lontung Siregar yang dianggap sah hingga Pemilu 2019 ini.

Beberapa pentolan Partai Hanura dari kubu 'Ambhara' seperti eks Sekjen Hanura Syarifuddin Suding, Dadang Rusdiana, Rufinus Hotmaluala Hutahuruk, Arief Suditomo, kini memilih untuk berpindah ke partai lain.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai konflik internal yang berkepanjangan di tubuh Hanura menjadi penghambat untuk melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2019.

Polemik ini pun akhirnya bisa berujung tak lolosnya perwakilan dari Hanura untuk mengisi kursi di DPR RI.

Wasis menilai partai politik sendiri pasti membutuhkan banyak waktu untuk persiapan Pemilu 2019. Sebab, kata dia, Pemilu 2019 sendiri memiliki tingkat kerumitan tersendiri karena dibarengi dengan pemilihan presiden dalam waktu bersamaan.

Terlebih lagi, kata Wasis, Hanura sendiri dikenal sebagai partai pragmatis yang dikenal tak memiliki basis loyal di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Partai Hanura kubu AMbhara, Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah). Ketua Umum Partai Hanura kubu AMbhara, Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
"Konflik internal berkepanjangan Hanura itu jelas sangat menganggu. Terlebih faktor Hanura juga tidak punya basis loyalis di daerah," kata Wasis kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/5).

Tak hanya perpecahan internal, Wasisto menyatakan ambisi Ketum Hanura OSO untuk mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2019 semakin menambah sentimen negatif dari masyarakat kepada Hanura.

"Saya pikir jebloknya suara Hanura di Pileg 2019 juga lebih dikarenakan tidak ada konsolidasi internal karena ambisi ketua umumnya sendiri," kata dia.

Diketahui, OSO,yang merupakan Ketua DPD, menempuh jalur hukum demi meloloskannya sebagai caleg DPD RI. Pasalnya, KPU menolak pencalonannya lantaran masih menjabat kader parpol.

Jalur Bawaslu hingga Mahkamah Agung (MA) pun dimenangkan. Sayangnya, KPU berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tetap menolaknya menjadi caleg.

Wasisto menyatakan semua persoalan itu berdampak pada suara partai. Basisnya pun diambil partai-partai baru.

"Memang selain halnya infrastruktur dan basis suaranya digerogoti partai-partai baru dan partai-partai lama, juga karna Hanura tidak menonjolkan kampanye programatik selama pileg 2019. Kader-kader Hanura kurang militan," kata Wasis.

Sebelum Pemilu digelar, Litbang Kompas sendiri pernah merilis hasil survei yang menyebut bahwa Hanura hanya mendapatkan 0,9 persen suara di Pemilu 2019. Hasil Litbang Kompas menyebut Hanura hanya meraih 0,8 persen di Pemilu 2019.

Terpisah, Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengakui konflik internal yang menimpa Hanura berpengaruh besar terhadap konsolidasi partai jelang Pemilu 2019. Ia menyatakan konflik itu turut mengganggu OSO yang sedang berusaha membangun infrastruktur Hanura hingga ke daerah-daerah saat ini.

Presiden Jokowi dalam sebuah acara Hanura.Presiden Jokowi dalam sebuah acara Hanura. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
"Pak OSO itu efektif baru 2 tahun memimpin partai, kan dia terpilih 2016 dia memimpin. Kemudian 2 tahun dan itu diganggu dengan gangguan dari intenal maupun dari luar. Gangguan ini cukup kuat menganggunya," kata dia.

Meski demikian, Benny menilai OSO sendiri terbilang sukses dalam membangun partai Hanura. Salah satu contohnya adalah berhasil menyempurnakan kepengurusan partai mulai dari lingkup daerah sampai ke tingkat ranting di Pemilu 2019.

Selain itu, kata dia, OSO dinilai sukses untuk menghilangkan kultur buruk yang turun-temurun diterapkan di Hanura ketika masih dipimpin oleh Wiranto.

"Lalu Wiranto membangun kultur atau tradisi partai yang baik, misalnya tak ada lagi mahar atau perlakukan yang minta dilayani oleh partai di level daerah. Itu sudah tidak ada. Tradisi seperti itu sudah ada sejak zaman Wiranto, tak ada lagi," kata dia.

Terpisah, mantan Sekjen Hanura yang kini menjadi Politikus PAN, Syarifuddin Sudding, menyatakan faktor utama kegagalan Hanura tak bisa dilepaskan dari sosok OSO yang tak cakap memimpin.

Menurutnya, gaya kepemimpinan OSO di Hanura bak pemilik perusahaan pribadi, kerap bertindak sewenang-sewenang. Bentuknya, pemecatan hingga pergantian pengurus yang dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Nah, itulah. Saya melihat ini partai harus diselamatkan saat itu, di bawah kepemimpinan beliau dengan pola manajemen ibarat perusahaan pribadi seperti itu bakal tak akan lolos," kata Sudding kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut, gaya kepemimpinan OSO itu membuat banyak kader yang militan di berbagai daerah memilih menyeberang ke parpol lain karena tak puas atas kepemimpinan OSO.

KPU menolak memasukkan OSO dalam daftar caleg DPD karena patuh pada putusan MK.KPU menolak memasukkan OSO dalam daftar caleg DPD karena patuh pada putusan MK. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
"Faktor kuatnya [kekalahan Hanura] ini dari kepemimpinannya OSO sendiri. Jadi tak bisa lalu kemudian sebuah organisasi ini atas nama Ketum, jangan melempar tanggung jawab kepada siapa-siapa. partai eksis tak eksis itu di ketua umum, jangan melempar ke yang lain," kata Sudding.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional KPU, Hanura menduduki posisi ke-13 dengan raihan 2.161.507 suara (1,54 persen). Ini jauh di bawah ambang batas parlemen 4 persen. Hal ini membuatnya tak meloloskan wakilnya ke DPR.

[Gambas:Video CNN] (rzr/arh)