Golkar dan PPP, Sisa Luka Korupsi dan Dualisme Partai

CTR, CNN Indonesia | Jumat, 24/05/2019 11:02 WIB
Golkar dan PPP,  Sisa Luka Korupsi dan Dualisme Partai Eks Ketum Partai Golkar Setya Novanto kini sudah menjadi terpidana kasus korupsi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dua parpol senior, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mesti berjuang lebih keras di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Hasilnya, lebih menurun dari perolehan sebelumnya. Kasus korupsi dan sisa-sisa dualisme kepengurusan disebut jadi penggerus suara keduanya.

Pada 2015, 'Beringin' terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu kepengurusan hasil Musyawarah Luar Biasa (Munalsub) Ancol yang dipimpin Agung Laksono, dan kubu kepengurusan Munaslub Bali dengan ketua umumnya Aburizal Bakrie alias Ical. Proses hukum panjang ditempuh kedua kubu untuk mendapat pengesahan kepengurusan.


Agung dan Ical kemudian sepakat islah dan mengamanatkan gelaran Munsalub di Bali, pada 2016. Keduanya sepakat tak mencalonkan diri. Setya Novanto kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Golkar.


Perjalanan Setnov tak berjalan mulus. Selain diterpa skandal 'papa minta saham', Setnov ditetapkan sebagai tersangka dan divonis bersalah dalam kasus e-KTP. KPK juga menyeret mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham hingga politikus Golkar Eni Saragih dalam kasus korupsi PLTU Riau-1.

Senada, kasus korupsi menimpa PPP saat ketua umumnya, M Romahurmuziy alias Romi, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Sialnya, itu terjadi sebulan sebelum Pileg 2019. Ia ditangkap dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama. Nama Menteri Agama yang juga kader PPP Lukman Hakim Saifuddin pun disebut-sebut.

Mantan Ketum PPP Romahurmuziy menjadi tersangka kasus jual beli jabatan di Kemenag.Mantan Ketum PPP Romahurmuziy menjadi tersangka kasus jual beli jabatan di Kemenag. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
PPP juga sempat terjadi dualisme di dalamnya, yakni PPP versi Romi dan kubu Suryadharma Ali yang kemudian dilanjutkan oleh Djan Faridz dan Humphrey Djemat. Namun, Kemenkumham hanya mengakui kubu kepengurusan Romi yang juga disahkan MA.

Menurut hasil rekapitulasi suara nasional KPU, Partai Golkar meraih posisi ketiga dengan raihan 17.229.789 suara (12,31 persen). Meski jauh di atas ambang batas parlemen dan meraih posisi kedua, persentase suara kali ini menunjukkan tren menurun dari pemilu-pemilu sebelumnya. Yakni, 14,75 persen (2014), 14,45 persen (2009), 21,58 persen (2004), dan 22,46 persen (1999).

Sementara, PPP meraih posisi kesembilan dengan 6.323.147 suara atau 4,52 persen. Angka ini juga melemah dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Yakni, 6,53 persen (2014), 5,32 persen (2009), 8,15 persen (2004), dan 10,71 persen (1999).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyatakan citra politik bersih masih menjadi faktor penentu keduanya mendapatkan suara. Menurutnya, dua partai ini masuk dalam pusaran tsunami yang bersumber dari korupsi para ketum-nya.

"Kasus korupsi nyata bisa menjadi tsunami elektoral partai. Kasus Romi jelas menurunkan elektabilitas PPP, begitu pula dengan Setnov. Partai ini kan soal memenangkan citra," kata Pangi kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/5).

Namun, kata dia, ada perbedaan antara keduanya. Bahwa, PPP tak memiliki mesin partai sekuat Golkar. Golkar pun dianggap tidak bergantung hanya pada satu sosok kepemimpinan seperti PPP menggantungkan nasibnya pada satu orang tokoh.

Gedung Merah Putih KPK.Gedung Merah Putih KPK. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
"Golkar walaupun tidak berdampak langsung menggembosi elektabilitas karena mesin partai golkar tumbuh secara merata dan tidak tergantung pada figur. Sementara kasus PPP ini kan mesin partainya enggak tumbuh secara merata jadi sangat bergantung pada citra dan figur," jelas dia.

"Begitu ketua umumnya tersandera kasus korupsi, langsung merembes ke perolehan suara PPP," lanjut Pangi.

Sementara itu, Pangi berpendapat masyarakat masih berpikir rasional untuk lebih memimpin pemimpin kategori bersih ketimbang pemimpin yang seagama. Pangi tak menampik tipe pemilih demikian ada, namun jumlahnya tak signifikan.

"Ini masuk pemilih sosilogis, memilih karena satu akidah," tegas Pangi.

Pukulan Telak dan Siasat

Wakil Sekretaris Jendral PPP Achmad Baidowi mengakui Pileg 2019 merupakan pukulan telak bagi pihaknya. Ia memperkirakan setidaknya 2 juta suara PPP hilang dibandingkan tahun 2014, yakni dari suara sekitar 8 juta menjadi 6 juta. Kejadian ini tak lain karena kasus korupsi Romi.

"Musibah PPP menjadi pukulan telak terjadi sebulan sebelum pemilu. Padahal sebelumnya kami mengumumkan diri sebagai partai bagus, bersih, tidak mencalonkan koruptor. Dan itu secara tidak langsung membuat persepsi publik terpengaruh," kata dia kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, kantong-kantong suara PPP yang turun drastis ada di kota besar. Misalnya, Jawa Barat yang tadinya mendapat 7 kursi kini terjun bebas hanya mendapat 3 kursi.

Golkar dan PPP Kini: Sisa Luka Korupsi dan Dualisme [22 MAY]Foto: CNN Indonesia/Fajrian
"Belum lagi kami kena black campaign dan isu SARA yang mengatakan kami partai penista agama," cetusnya.

"Beruntung kita memberhentikan Pak Romi sehingga terputus urusan pribadi beliau [dan PPP] membalikkan keadaan," imbuh dia.

Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut pihaknya melancarkan sejumlah program lewat para caleg yang masih memiliki basis yang sangat kuat di daerah.

"Partai Golkar masih punya caleg-caleg yang teruji dan mereka juga menawarkan program kepada masyarakat, jadi tidak dengan tangan kosong datang ke daerah," kata Ace kepada CNNIndonesia.com.

Isu-isu itu misalnya soal ketersediaan sembako murah, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan rumah yang terjangkau. Golkar juga menjual soal revolusi industri 4.0 yang diharapkan menyentuh kalangan muda.

"Terakhir, masyarakat masih percaya dan melihat Golkar sebagai sebuah sistem yang justru Golkar mampu menghadapi persoalan dan dilalui dengan sangat baik," tutup dia.

[Gambas:Video CNN] (arh)