PSI Jadi Oposisi Anies, Penyeimbang PKS di DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Mengklaim raih delapan kursi di DPRD DKI Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan menjadi oposisi bagi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan menjadi penyeimbang bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Juru Bicara PSI Dedek Prayudi menyebut raihan kursi di DPRD DKI itu berdasarkan data internal pihaknya.

Lihat juga: KPU Tetapkan PDIP Raih Suara Terbanyak Pileg 2019

"Terkait DPRD DKI Jakarta, tentu PSI sudah men-declare melalui Ketua DPW PSI Jakarta Bro Michael Victor Sianipar bahwa kami akan memosisikan diri sebagai oposisi konstruktif dari Gubernur Anies Baswedan," ujar Juru Bicara PSI Dedek Prayudi kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/5).

Dedek menuturkan kehadiran PSI akan menjadi "suplemen" sehat dalam setiap kebijakan Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Nantinya, kata dia, pihaknya akan senantiasa mengkritisi kebijakan Anies, misalnya soal prostitusi.

Menurut Dedek, partainya sepaham dengan Anies untuk menanggulangi prostitusi. Namun, kata dia, cara Anies dalam melihat prostitusi sangatlah tidak tepat.

Hotel dan Griya Pijat Alexis yang sudah ditutup oleh Gubernur Anies. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Diketahui, pada masa kampanye Pilgub DKI 2017 Anies berjanji menutup tempat hiburan Alexis.

PSI, lanjut Dedek, lebih memperjuangkan pemberdayaan perempuan Pekerja Seks Komersil (PSK). Sebab baginya mereka merupakan korban dari ketidakadilan sosial dan buruknya ekonomi.

"Terkait prostitusi itu adalah mereka yang menjadi perempuan di sana menjadi korban dari ketidakadilan sosial. Kebanyakan prostitusi melakukan hal tersebut karena ekonomi, dalam tanda kutip mereka jualan di lapangan. Posisi PSI tetap dengan prinsip pemberdayaan perempuan," ucap dia.

Lihat juga: PKS ke PSI: Bung Karno Poligami Terus Menolak Apa?

"Kami ingin membantu gubernur untuk menanggulangi prostitusi dengan pemberdayaan. Ini pelanggaran sosial, bukan hukum. PSI dalam tanda kutip lagi kan partai perempuan, perempuan ini seharusnya diberdayakan dengan program-program yang membukakan jalan untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan, bukan hanya laik tapi jauh dari potensi tindakan diskriminatif," sambungnya.

Dedek menyebut pihaknya akan mengintegrasikan pemberdayaan perempuan PSK dengan program One Kecamatan One Center fir Entrepreneurship (OK OCE). Menurut dia, program tersebut belum memiliki kriteria yang memberdayakan perempuan.

"Posisi kami di situ. Kami sepakat bahwa prostitusi harus ditanggulangi, hanya saja mereka yang 'berjualan' itu korban. Caranya? Memberdayakan perempuan seperti melalui program ekonomi yang sifatnya industri rumahan dengan mengitegrasikan program prolapangan kerja milik gubernur. Misal soal OK OCE," imbuhnya.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menolak perda syariah dan poligami. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Penyeimbang PKS

PSI, kata Dedek, juga akan menjadi penyeimbang bagi PKS yang diketahui memiliki perbedaan dalam ideologi partai. Utamanya, dalam menentang aturan-aturan berlabel agama yang diskriminatif.

"PSI partai nasionalis. Kami tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa kami menentang seluruh aturan yang berbau diskriminatif, walaupun berlabel agama. Jadi, dapat dikatakan secara ideologi kami ini partai penyeimbang dari PKS. Jadi, secara ideologi keadilan PSI kontra narasi dari ideologi PKS," kata dia.

Dedek pun tak menampik realitas politik di parlemen yang sarat akan lobi-lobi alias negosiasi. Kendati berseberangan dengan PKS, PSI tidak serta merta "menjegal" setiap aturan yang dikeluarkan.

Lihat juga: Gerindra Peringkat Dua Pemenang Pileg, NasDem Lima Besar

Untuk menyiasatinya, PSI sudah memiliki Direktorat Penelitian Kebijakan dan Perundang-undangan. Misinya, menghasilkan kajian ilmiah tentang kebijakan rancangan undang-undang/peraturan daerah.

"Bisa dilakukan jika punya kesamaan misi. Kami pun oposisi dari Anies, tidak ada alasan bagi kami untuk menjadi koalisi. Lalu apakah kami akan menjegal? Ketika kami akan melakukan political position itu tidak hanya berdasarkan kepentingan politik kami," tuturnya.

"Hasil kajian [direktorat] ini menjadi pertimbangan bagi PSI untuk mengambil posisi untuk diskursus politik; apakah mendukung atau tidak," ia menambahkan.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menantikan keseriusan dan konsistensi PSI sebagai oposisi. Sebab, menurut dia, oposisi yang ada selama ini tenggelam dalam hiruk pikuk DPRD DKI Jakarta.

Gedung DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Selama ini yang kita tahu bahwa mereka sebagai oposisi hanya diam saja, masuknya PSI memberi warna. Apakah PSI akan mewarnai konteks DPRD dan Pemprov? Itu patut dinanti.

"Nah, di politik ada lobi-lobi. Oleh karena itu, nanti, apakah PSI konsisten ingin menyuarakan hak rakyat dengan cara oposisinya ataukah tenggelam dalam hiruk pikuk DPRD? Seandainya tenggelam, itu jadi pertanyaan," imbuhnya.

Diketahui, PSI kerap berseberangan dalam sejumlah isu dengan PKS. Misalnya, PSI menolak poligami dan peraturan daerah (perda) syariah.

Lebih lanjut, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memprediksi PSI akan menjaga jarak dengan Anies Baswedan. Kendati terdapat negosiasi politik, menurut dia, PSI akan tetap keras sebagai oposisi.

Lihat juga: Dituding Islamofobia, PSI Anggap Perda Agama Ancam Persatuan

"Pasti menjaga jarak dengan Anies; keras sebagai oposisi. Terhadap PKS, tetap berseteru. Tapi, di dalam politik, tidak ada yang namanya musuh abadi. Tampak di permukaan, kalau sudah masuk sistem yang mengemuka itu politik pertemanan; tidak ada permusuhan yang sejati," tukas dia.

Sementara itu, sejumlah anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak berkenan untuk diwawancarai perihal kemungkinan potensi "saling jegal" dengan PSI. Pun begitu dengan Ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi yang tidak memberikan respons sampai berita ini ditulis.

Meski lolos ke DPRD DKI Jakarta, secara nasional PSI hanya meraih posisi 12 dengan 2.650.361 suara (1,89 persen). Hal ini membuatnya tak meloloskan wakil ke DPR.

[Gambas:Video CNN] (ryn/arh)