Jakarta, CNN Indonesia -- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, sampai saat ini masih merawat 11 korban
kerusuhan 22 Mei.
Dari data yang dihimpun, RSUD Tarakan menerima 168 korban pascabentrok. Dari jumlah itu, 157 di antaranya telah dipulangkan oleh pihak rumah sakit.
Para korban yang dirawat merupakan massa aksi kerusuhan di kawasan Thamrin, Tanah Abang, dan Petamburan, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, sampai saat ini belum ada penjelasan dari pihak rumah sakit perihal kondisi 11 korban yang masih menjalani perawatan tersebut.
Selain itu, dari data yang diperoleh, tercatat ada tiga orang yang meninggal dunia di RSUD Tarakan. Ketiganya adalah AM (17) dan WRR (19) yang meninggal pada Rabu (22/5), serta S (30) yang meninggal Kamis (23/5) dini hari.
Pantauan
CNNIndonesia.com di lokasi, sampai saat ini aktivitas di RSUD Tarakan berjalan normal. Selain itu, hingga pukul 11.14 WIB, tidak ada ambulans yang lalu lalang membawa korban.
Aksi 22 Mei di depan kantor Bawaslu itu sendiri dilakukan demi memprotes hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu 2019 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari. Massa menolak hasil rekapitulasi KPU itu dan menuding ada kecurangan dalam Pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Pemprov DKI Jakarta telah menyatakan akan menanggung semua biaya kesehatan korban kerusuhan aksi 22 Mei. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan para korban yang ditanggung tak hanya dari warga Jakarta tetapi juga dari daerah lain.
"Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa semua pihak yang menjadi korban, baik itu sipil, baik itu kepolisian, TNI, petugas, semuanya akan kami tangani. Semuanya akan kami obati hingga tuntas," kata Anies di RSUD Tarakan, Rabu (22/5).
"Pemprov DKI akan menutup biayanya untuk siapapun yang menjadi korban. Nah, kami tangani semuanya di tempat ini. Kami pastikan bahwa tidak dikenakan biaya, sehingga semuanya tenang sampai sembuh sampai tuntas," ujarnya.
Anies mengatakan para korban akan dimasukkan penanggungan ke BPJS. Anies juga mengatakan program pembebasan biaya ini didukung oleh Kementerian Kesehatan lantaran peristiwa tersebut merupakan peristiwa nasional.
[Gambas:Video CNN] (dis/pmg)