Golkar Pertimbangkan Sanksi Kadernya Jadi Pengacara 02 di MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengakui Dorel Almir merupakan kader Partai Golkar dan diketahui menjadi salah satu kuasa hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menangani gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Golkar pun tengah mempertimbangkan pemberian sanksi untuk Dorel terkait ini.

Ace mengakui Dorel merupakan kadernya yang juga berprofesi sebagai pengacara. Dorel pernah aktif sebagai Pengurus Badan Advokasi Hukum & HAM (Bakumham) Golkar, namun sudah diberhentikan dalam kepengurusan di periode lalu.

"Ya betul, Dorel Almir salah satu kader Golkar yang berprofesi sebagai pengacara," kata Ace saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (28/5).

Kubu Prabowo-Sandi telah menunjuk 8 pengacara untuk menangani gugatan hasil Pilpres 2019 di MK. Mereka, yakni Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

Lihat juga: MK Tak Persoalkan BW Pernah Jadi Tersangka Saksi Palsu

Ace menegaskan bahwa langkah Dorel yang memutuskan untuk bergabung dalam tim hukum Prabowo-Sandiaga di luar penugasan resmi Golkar. Partai berlogo pohon beringin itu diketahui merupakan salah satu partai pengusung paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 ini.

Ace mengaku langkah Dorel bergabung ke dalam tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandi tak terkait dengan kepartaian. Menurunya itu mungkin bentuk profesionalitas Dorel sebagai pengacara.

"Apa yang dilakukan Dorel Amir di luar penugasan dari Partai Golkar. Bisa jadi karena profesionalitasnya sebagai pengacara yang sering berperkara di MK," kata dia.

Lihat juga: Yusril Tak Persoalkan Jejak BW Tersangka Kasus Saksi Palsu

Meski begitu, Ace menyatakan Golkar belum mengambil keputusan resmi secara organisasi terkait langkah Dorel. Golkar sejauh ini masih mengkaji keterlibatan Dorel, sesuai dengan mekanisme peraturan di internal Golkar atau tidak.

"Partai Golkar masih mempelajari keterlibatan bersangkutan untuk dikaji sesuai dengan penegakan disiplin Partai sebagaimana peraturan organisasi internal kami," kata dia.

Pun demikian dengan sanksi yang bakal diberikan, Golkar masih melakukan kajian. Apalagi dalam prosesnya, Golkar tak bisa langsung memberi sanksi berat seperti pemberhentian misalnya.

"Kita masih mengkaji karena harus ada proses yang dilalui. Proses itu antara lain, surat peringatan dan dimintai klarifikasi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)