Misteri Tim Mawar, Kerusuhan 22 Mei dan Prabowo

CNN Indonesia | Selasa, 11/06/2019 19:30 WIB
Misteri Tim Mawar, Kerusuhan 22 Mei dan Prabowo Kerusuhan di depan Bawaslu 22 Mei. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Tim Mawar kembali menjadi sorotan publik sejak Senin (10/6). Dulu, tim kecil ini disebut berasal dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV TNI AD dan ditengarai sebagai dalang dalam operasi penculikan aktivis politik pendukung demokrasi pada 1997.

Kini, sorotan pada Tim Mawar kembali mencuat usai Tempo mengupas dugaan keterlibatan eks anggotanya yang bernama Fauka Noor Farid untuk menggerakkan massa terkait rusuh sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21-22 Mei.

Asal-usul dan status Tim Mawar sebenarnya masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Dalam analisis yang ditulis peneliti militer Made Supriatma di IndoPROGRESS pada 27 Mei 2014, keberadaan Tim Mawar disebut masih menjadi sebuah pertanyaan yang tidak bisa dipastikan kebenarannya.


Pasalnya, kata Made, keberadaan tim ini di luar kebiasaan dalam operasi Kopassus. Menurutnya, berbagai studi militer Indonesia menunjukkan bahwa satuan Kopassus, yakni Grup-IV/Sandi Yudha, mengemban fungsi sebagai intelijen tempur.


Dia melanjutkan satuan intelijen Kopasssus biasanya dalam operasi diorganisasikan di sebuah satuan tugas atau satgas, kemudian dibentuk satuan-satuan taktis (sattis) yang menangani satu tugas khusus seperti mengawasi satu kelompok atau wilayah lalu melakukan penggalangan atau inflitrasi.

"Tidak terlalu jelas apakah ketika itu Tim Mawar adalah salah satu sattis di bawah komando Grup-IV/Sandi Yudha," tulis Made di IndoPROGRESS seperti dikutip pada Selasa (11/6).

Berdasarkan dakwaan dalam persidangan Tim Mawar pada 1998 di Pengadilan Militer Jakarta yang dikutip sejumlah media, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997 dengan target memburu dan menangkap aktivis.


Sebanyak 22 aktivis diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, yakni Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.

Sedangkan 13 aktivis lainnya hilang adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser. Keberadaan mereka pun tidak diketahui hingga saat ini.

Bambang, dalam persidangan itu menyampaikan bahwa penculikan dilakukan atas dasar hati nurani. Ia mengaku tergerak melakukannya demi mengamankan kepentingan nasional. Menurutnya, tindakan para aktivis akan mengganggu stabilitas nasional.
DKP dibentuk di bawah kepemimpinan Wiranto. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)

Namun, kala itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dibentuk di bawah kepemimpinan Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI dan memeriksa Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi P.R serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan terkait kasus penculikan aktivis 98 itu pada Juli 1998.

Usai melakukan serangkaian pemeriksaan, DKP menemukan fakta bahwa penculikan itu dilakukan atas perintah dan sepengetahuan para pimpinan Kopassus saat itu. DKP yang diketuai Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo pun memberikan Prabowo sanksi administratif berupa pemberhentian dari dinas kemiliteran.

Pada April 1999, 11 anggota Tim Mawar diajukan ke Mahkamah Militer Tinggi II. Kolonel CHK Susanti yang mengetuai Mahkamah Militer Tinggi II kala itu, memutus perkara nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999.


Bambang divonis 22 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI. Selain Bambang, Tim Mawar ini terdiri atas sepuluh orang, yakni Kapten Inf. Fausani Syahrial Multhazar, Kapten Inf. Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf. Yulius Selvanus, Kapten Inf. Untung Budi Harto, Kapten Inf. Dadang Hendra Yuda, Kapten Inf. Djaka Budi Utama, Kapten Inf. Fauka Noor, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.

Fausani, Nugroho, Yulius, dan Untung dihukum 20 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.

Kemudian Dadang, Djaka, dan Fauka dijatuhi hukuman penjara tanpa diikuti sanksi pemecatan. Mereka masing-masing dipenjara selama satu tahun empat bulan.

Sementara Sunaryo, Sigit, dan Sukadi hanya dikenai hukuman satu tahun penjara.

"Beberapa nama yang sangat terlibat dengan Tim Mawar sekarang juga sangat berperan dalam mesin politik Prabowo Subianto, " kata Made dalam akun Facebooknya, 2 Juni lalu. 

Walaupun demikian, Juru Bicara BPN Andre Rosiade menuturkan Fauka tak termasuk dalam struktur BPN, namun termasuk dalam organisasi relawan Garda Prabowo.

"Fauka seperti itu tidak masuk dalam struktur BPN Prabowo-Sandi," kata Andre.


Prabowo dan Tim Mawar

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal pernah mengatakan bahwa Tim Mawar mengakui telah menculik sejumlah aktivis karena diperintah oleh Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.

"Komandan Tim Mawar [Bambang] mengaku kalau melakukan penculikan atas perintah komandannya yakni Danjen Kopassus," kata Syamsu di depan 'Konsolidasi Korban Pelanggaran HAM' di Gedung Joeang '45, Jakarta pada 25 Juni 2014, seperti dikutip sejumlah media.


Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh mantan Danpuspom TNI pengganti Syamsu Djalal, Mayjen (Purn) Djasri Marin. Dia menyatakan Prabowo tidak terlibat dalam penculikan aktivis 1997.

Menurutnya, penyelidikan yang dilakukan pihaknya saat itu hanya menemukan kesalahan Tim Mawar bergerak sendiri atau dengan kata lain tidak diperintahkan Prabowo.

"Bukan inisiator. Kalau seandainya pemberi perintah dalam hukum itu adalah orang yang turut serta, orang yang memerintahkan atau orang yang melakukan. Tiga-tiganya itu tentu dia [Prabowo] tidak ada. Peran Prabowo pada saat itu tidak ada peran apa-apa," ujar Djasri pada 2014 silam.
Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis. (Foto: Dok. Istimewa)

Keterlibatan Prabowo dalam aksi penculikan aktivis yang dilakukan Tim Mawar kembali terangkat pada 2018. Arsip Keamanan Nasional (NSA) merilis 34 dokumen rahasia Amerika Serikat terkait situasi sekitar reformasi di Indonesia.

Salah satunya arsip tertanggal 7 Mei 1998 yang mengungkapkan catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang menghilang.

"Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto," demikian yang tertulis dalam dokumen itu.

Kembali pada tulisan Made di IndoPROGRESS, melacak keberadaan Tim Mawar merupakan hal yang rumit lantaran terlalu banyak misteri yang meliputinya.

"Satu hal yang jelas, pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan dan perbuatan yang dilakukan tim ini tidak pernah dijawab dengan jelas," ucapnya.

[Gambas:Video CNN] (mts/asa)