Demokrat Setia di Koalisi Prabowo-Sandi hingga Putusan MK

CNN Indonesia | Rabu, 12/06/2019 13:52 WIB
Demokrat Setia di Koalisi Prabowo-Sandi hingga Putusan MK Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut sikap partainya setelah putusan PHPU Pilpres 2019 di MK akan ditentukan lewat rapat paripurna di tingkat DPP. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya masih dalam barisan koalisi pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subiatno-Sandiaga Uno sampai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan sengketa PHPU Pilpres 2019. Sedianya putusan PHPU Pilpres baru dilakukan MK pada 28 Juni mendatang.

"Menyangkut masalah posisi Partai Demokrat sampai saat ini dan sampai dengan hasil keputusan MK, Partai Demokrat masih di posisi 02," kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (12/6).

Meski masih setia di Koalisi Adil dan Makmur, namun Demokrat juga tetap menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Kerja pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama proses sidang PHPU Pilpres 2019 hingga keluar putusan.


Menurut dia, komunikasi itu dijalin untuk kepentingan rakyat karena membangun bangsa harus dilakukan secara bersama-sama.

"Tentu ada yang bertanya di 02 tetapi kemudian komunikasinya dengan 01 tetap jalan? Ya memang begitu, masa kami tidak boleh komunikasi. Ini untuk kepentingan rakyat," kata Syarief.

Syarief menambahkan partainya tak menutup peluang berubah sikap usai MK memberikan putusan terkait PHPU Pilpres 2019. Sikap politik Demokrat itu akan ditentukan lewat rapat paripurna di tingkat DPP.

"Sekarang kami menentukan sikap, bagaimana setelah keputusan MK tentu kami akan melakukan rapat konsolidasi dan rapat paripurna di DPP," katanya.

Namun, Syarief belum bisa memastikan bagaimana sikap partainya nanti, apakah akan bergabung ke koalisi pemerintah atau menjadi oposisi.

Menurut dia, semua kemungkinan masih terbuka termasuk mengambil posisi tengah seperti yang dilakukan Demokrat dalam lima tahun terakhir usai Pilpres 2014.

"Jadi partai tengah juga mungkin. Tetapi lagi-lagi saya katakan ini tergantung dari bagaimana kami menyikapi dan bagaimana rapat paripurna nanti," ujarnya.

Sebelumnya, cawapres 01 Ma'ruf Amin menyebut pihaknya akan membuka seluas-luasnya pintu bagi partai politik lain di luar KIK untuk bergabung dalam barisan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf. Tak terkecuali PAN dan Partai Demokrat.

Mantan Rais Aam PBNU itu menyatakan tak keberatan bila PAN dan Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi. Kedua partai juga akan diterima oleh koalisi jika memutuskan bergabung.

Namun demikian, soal pengisian Kabinet Kerja semua tergantung dan menjadi kewenangan Jokowi.

"Kalau [Demokrat dan PAN] bergabung sih mungkin. Kalau soal kabinet sih urusan Pak Jokowi," kata Ma'ruf saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (11/6).

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)