Tangani 167 Konflik Agraria, Pemerintah Bentuk 'Desk' Baru

Antara, CNN Indonesia | Kamis, 13/06/2019 09:24 WIB
Tangani 167 Konflik Agraria, Pemerintah Bentuk 'Desk' Baru Ilustrasi konflik agraria. (Andito Gilang)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Tingkat Menteri (RTM) menyepakati pembentukan Desk Penanganan Konflik Agraria Lintas Kementerian dan Lembaga untuk menyelesaikan 167 kasus konflik agraria yang jadi prioritas untuk diselesaikan pada 2019.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus Wakil Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) KSP Usep Setiawan mengatakan ada 167 konflik agraria yang bisa diselesaikan dengan segera di 2019 dari keseluruhan 666 laporan konflik agraria.

"Sedang disusun penjadwalan. Agenda penanganan dan penyelesaian konflik ini merupakan agenda yang tak terpisahkan dari reforma agraria sebagai prioritas presiden sampai 2019, dan periode berikutnya sampai 2024," kata Usep, di KSP, Jakarta, Rabu (12/6) dikutip dari Antara.


TPPKA yang dibentuk sejak 2016 lalu, kata dia, secara keseluruhan menerima 666 laporan kasus konflik agraria yang mencakup lahan seluas 1.457.084 hektare dan sedikitnya 176.132 kepala keluarga terdampak.

Berdasarkan profil pengaduan 666 kasus tersebut, terdapat 413 kasus yang memiliki informasi pendukung yang cukup sehingga dapat ditindaklanjuti.

Tangani 167 Konflik Agraria, Pemerintah Bentuk 'Desk' BaruFoto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia
Dari angka itu, 167 kasus di antaranya dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Selain itu, 92 kasus diselesaikan dalam jangka menengah, dan 154 kasus yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama.

Di samping itu, ada 253 kasus belum memiliki informasi pendukung yang lengkap sehingga belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan profil pengaduan 666 kasus tersebut, terdapat 413 kasus yang memiliki informasi pendukung yang cukup sehingga dapat ditindaklanjuti.

Hasil TPPKA, sedikitnya 167 kasus yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek, 92 kasus diselesaikan dalam jangka menengah, dan 154 kasus yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama.

Selanjutnya, 253 kasus belum memiliki informasi pendukung yang lengkap sehingga belum ditindaklanjuti.

Sebelumnya, RTM digelar di KSP dan dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Tangani 167 Konflik Agraria, Pemerintah Bentuk 'Desk' BaruFoto: CNN Indonesia/Timothy Loen
Selain itu, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pada RTM ini turut disepakati pembentukan Desk Penanganan Konflik Agraria Lintas Kementerian dan Lembaga, dengan KSP sebagai simpulnya.

Moeldoko mengatakan Pemerintah sedang berusaha mempercepat penyelesaian konflik agraria. Langkah yang ditempuh melalui koordinasi antar-kementerian dan lembaga, serta membangun sinergi penanganan lintas-kementerian dan lembaga.

"Hasil analisis TPPKA, diketahui sebagian besar konflik agraria yang diadukan masyarakat dikarenakan maladministrasi pelayanan pertanahan, tumpang tindih izin/konsesi atas tanah dan SDA, proses pemberian ganti kerugian yang tidak adil, dan berlarutnya penyelesaian akibat pendekatan yang semata-mata legal formal, dan sebagainya," kata Moeldoko pada Rapat Tingkat Menteri (RTM) TPPKA, di Bina Graha, Jakarta, Rabu (12/6) dikutip dari situs setkab.go.id.

[Gambas:Video CNN] (arh)