Surabaya, CNN Indonesia --
Polda Jawa Timur mengetatkan pengamanan di beberapa titik di Jatim seiring gelaran sidang sengketa Pilpres 2019 di
Mahkamah Konstitusi (MK). Personel yang diturunkan pun diklaim tidak dibekali senjata api (senpi) dengan peluru tajam.
Hal itu dikatakan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat menggelar apel kesiapan 2.720 personel pengamanan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, menyusul kabar akan adanya aksi massa di lokasi tersebut, Jumat (14/6).
"Kepada personel yang membawa senpi agar menggunakan peluru hampa dan peluru karet, tidak ada yang mengunakan peluru tajam, baik TNI maupun Polri. Untuk Polri yang tidak bersenpi agar membawa tongkat," kata Luki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menambahkan, di Gedung Negara Grahadi Surabaya sendiri, tersiar kabar bakal jadi salah satu titik aksi unjuk rasa tak berizin, yang mengiringi sidang sengketa di MK.
Namun hingga siang ini, Barung mengatakan rencana aksi tersebut tersebut diprediksi urung dilakukan, lantaran berdasarkan pantauan kepolisian belum ada tanda-tanda pergerakan massa.
Ia menambahkan kepolisian akan tetap melakukan berbagai antisipasi, yakni dengan menyiagakan aparat gabungan TNI-Polri di sejumlah titik vital.
"Langkahnya ya sudah kita lakukan penyiapan pasukan Polri dan TNI sekarang sudah
stand by di Grahadi, di Polrestabes dan Polda. Kalau ada apa-apa di Jatim kita akan bergerak," ujarnya.
Sementara itu, kesiapan personel juga dilakukan Polrestabes Surabaya untuk menjaga kondusifitas di obyek Vital terkait persidangan PHPU yang berlangsung di MK hari ini.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho pun melakukan penyisiran obyek vital mulai dari Gedung Negara Grahadi, RRI, hingga jalur Surabaya - Sidoarjo, Bundaran Waru.
"Personel pengamanan tidak ada yang membawa Senpi, dan hanya mengunakan peluru hampa dan peluru karet," kata Sandi, di sela penyisiran.
[Gambas:Video CNN] (frd/arh)