Libatkan BNPT, Pansel Pagari Capim KPK dari Radikalisme
CNN Indonesia
Senin, 17 Jun 2019 11:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menelusuri rekam jejak calon yang mendaftar menjadi komisioner lembaga antikorupsi. Pansel tak ingin calon pimpinan KPK terpapar radikalisme.
"Berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme. Sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungan ke sana (radikalisme)," kata Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6).
Yenti mengatakan penilaian terhadap calon komisioner KPK yang mendaftar nanti dapat dilakukan dengan menggunakan tes psikologi klinis dan meminta data dari BNPT. Tes tersebut akan melihat bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme.
"Berkaitan dengan masalah psikologi, pemahaman psikologi dan bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme," ujarnya.
Selain melibatkan BNPT, kata Yenti, pihaknya juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melihat rekam jejak para calon. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu menyebut pihaknya ingin mengetahui apakah para calon memiliki kaitan dengan gembong narkoba.
"Barangkali nanti ada catatan-catatan bahwa yang bersangkutan yang mendaftar ini ada namanya terlibat di dalam sindikat narkotika. Ini penting," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Pansel KPK Hamdi Muluk menjelaskan bahwa BNPT adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dan data tentang ideologi radikal, sehingga lembaga tersebut ikut dilibatkan menelusuri rekam jejak para calon.
"Itu sebabnya kami minta bantuan BNPT juga untuk melakukan tracking," katanya.
Guru Besar Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia itu mengatakan seluruh calon yang mendaftar akan diperlukan sama. Hamdi menyatakan nantinya BNPT akan diminta untuk melihat rekam jejak para calon yang nantinya mendaftar.
"Jadi saya kira kita sudah punya komitmen yang jelas bahwa tentu Pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan-kemungkinan terpapar dari ideologi radikal itu," ujarnya.
Hamdi pun meminta agar pelibatan BNPT dalam seleksi calon komisioner KPK ini tak ditafsirkan berlebihan. Menurut dia, meminta bantuan lembaga lain untuk melihat rekam jejak para calon komisioner merupakan langkah yang normatif.
"Jadi mohon jangan ini ditafsirkan terlau jauh, macam macam begitu. Kami hanya ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu," tuturnya.
Pansel KPK juga meminta bantuan lembaga lainnya untuk melakukan penelusuran rekam jejak para calon komisioner, antara lain KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), PPATK, dan Mahkamah Agung.
Pendaftaran sudah dibuka per hari ini dan akan ditutup pada 4 Juli 2019.
(fra/ain)
"Berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme. Sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungan ke sana (radikalisme)," kata Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6).
Yenti mengatakan penilaian terhadap calon komisioner KPK yang mendaftar nanti dapat dilakukan dengan menggunakan tes psikologi klinis dan meminta data dari BNPT. Tes tersebut akan melihat bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain melibatkan BNPT, kata Yenti, pihaknya juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melihat rekam jejak para calon. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu menyebut pihaknya ingin mengetahui apakah para calon memiliki kaitan dengan gembong narkoba.
"Barangkali nanti ada catatan-catatan bahwa yang bersangkutan yang mendaftar ini ada namanya terlibat di dalam sindikat narkotika. Ini penting," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Pansel KPK Hamdi Muluk menjelaskan bahwa BNPT adalah satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dan data tentang ideologi radikal, sehingga lembaga tersebut ikut dilibatkan menelusuri rekam jejak para calon.
"Itu sebabnya kami minta bantuan BNPT juga untuk melakukan tracking," katanya.
Guru Besar Fakultas Psikologi dari Universitas Indonesia itu mengatakan seluruh calon yang mendaftar akan diperlukan sama. Hamdi menyatakan nantinya BNPT akan diminta untuk melihat rekam jejak para calon yang nantinya mendaftar.
"Jadi saya kira kita sudah punya komitmen yang jelas bahwa tentu Pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan-kemungkinan terpapar dari ideologi radikal itu," ujarnya.
Hamdi pun meminta agar pelibatan BNPT dalam seleksi calon komisioner KPK ini tak ditafsirkan berlebihan. Menurut dia, meminta bantuan lembaga lain untuk melihat rekam jejak para calon komisioner merupakan langkah yang normatif.
"Jadi mohon jangan ini ditafsirkan terlau jauh, macam macam begitu. Kami hanya ingin lebih berhati-hati terhadap semua kemungkinan itu," tuturnya.
Pansel KPK juga meminta bantuan lembaga lainnya untuk melakukan penelusuran rekam jejak para calon komisioner, antara lain KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), PPATK, dan Mahkamah Agung.
Pendaftaran sudah dibuka per hari ini dan akan ditutup pada 4 Juli 2019.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK