MK Sahkan Bukti Tambahan dari Prabowo di Sengketa Pilpres
CNN Indonesia
Rabu, 19 Jun 2019 15:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan bukti tambahan yang diajukan oleh Paslon 02 Prabowo-Sandi. Bukti tambahan disahkan pada sidang di Gedung Mahkmah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6).
Sebelumnya, MK memberi keleluasaan bagi Prabowo-Sandi untuk melengkapi bukti hingga Rabu (19/6) pagi. Lalu waktu ditambah hingga pukul 12.00 WIB karena bukti belum memenuhi syarat administratif.
"Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).
Bukti-bukti yang disahkan, kata Anwar, di antaranya berkaitan dengan kualifikasi TPS pada Pilpres 2019. Di antaranya berasal dari Aceh, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengesahkan penarikan bukti-bukri yang dilakukan oleh Prabowo-Sandi karena tidak bisa diregistrasi sebelum tenggat berakhir.
Penarikan bukti disampaikan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi Dorel Almir di dalam sidang. Bukti yang ditarik adalah formulir C1 atau hasil perolehan suara di TPS.
"Sudah ada BAP penarikan barang bukti C1 yang dimaksud sudah diserahkan 95 boks kontainer dan sudah ditanda tangan," ucap dia.
MK sebelumnya tidak berkenan membuka sidang karena ada sejumlah barang bukti tambahan Prabowo-Sandi yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sah. Banyak berkas yang tidak semestinya secara administrasi. Ketua MK Anwar Usman meminta klarifikasi dari tim Prabowo-Sandi.
Dari pantauan, ada sejumlah alat bukti yang ditampilkan, sekitar lima boks berisi berkas sebagai sampel yang ditunjukkan hakim MK kepada para pihak peserta sidang. Lantaran berkas tersebut tidak disusun selayaknya, dan kelaziman sebuah barang bukti, hakim tak dapat memverifikasi bukti tersebut.
"Berkas tersebut tidak disusun sebagaimana alat bukti sesuai perundang-undangan. Kami tidak bisa disahkan," ujar hakim MK, Saldi Isra.
Saldi menyebut, semestinya alat bukti yang disampaikan disertai pelabelan seperti yang diatur dalam undang-undang pasal 8 ayat 4 yang menyebut setiap alat bukti diberi tanda dan ditempelkan label alat bukti. Begitu juga alat bukti yang wajib dipenuhi syaratnya oleh termohon dan pihak terkait, dan pemberi keterangan.
Dalam persidangan itu, Saldi memberi waktu tim Prabowo untuk merapikan alat bukti hingga pukul 12.00 WIB. Hingga tenggat yang ditentukan, Tim Prabowo belum rampung menyusun berkas bukti, sampai akhirnya menyerahkan berkas yang rampung disusun meski tidak semuanya.
[Gambas:Video CNN] (dhf/gil)
Sebelumnya, MK memberi keleluasaan bagi Prabowo-Sandi untuk melengkapi bukti hingga Rabu (19/6) pagi. Lalu waktu ditambah hingga pukul 12.00 WIB karena bukti belum memenuhi syarat administratif.
"Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).
Bukti-bukti yang disahkan, kata Anwar, di antaranya berkaitan dengan kualifikasi TPS pada Pilpres 2019. Di antaranya berasal dari Aceh, Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penarikan bukti disampaikan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi Dorel Almir di dalam sidang. Bukti yang ditarik adalah formulir C1 atau hasil perolehan suara di TPS.
 Barang bukti tambahan Tim Prabowo di MK. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
MK sebelumnya tidak berkenan membuka sidang karena ada sejumlah barang bukti tambahan Prabowo-Sandi yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sah. Banyak berkas yang tidak semestinya secara administrasi. Ketua MK Anwar Usman meminta klarifikasi dari tim Prabowo-Sandi.
Dari pantauan, ada sejumlah alat bukti yang ditampilkan, sekitar lima boks berisi berkas sebagai sampel yang ditunjukkan hakim MK kepada para pihak peserta sidang. Lantaran berkas tersebut tidak disusun selayaknya, dan kelaziman sebuah barang bukti, hakim tak dapat memverifikasi bukti tersebut.
"Berkas tersebut tidak disusun sebagaimana alat bukti sesuai perundang-undangan. Kami tidak bisa disahkan," ujar hakim MK, Saldi Isra.
Saldi menyebut, semestinya alat bukti yang disampaikan disertai pelabelan seperti yang diatur dalam undang-undang pasal 8 ayat 4 yang menyebut setiap alat bukti diberi tanda dan ditempelkan label alat bukti. Begitu juga alat bukti yang wajib dipenuhi syaratnya oleh termohon dan pihak terkait, dan pemberi keterangan.
Dalam persidangan itu, Saldi memberi waktu tim Prabowo untuk merapikan alat bukti hingga pukul 12.00 WIB. Hingga tenggat yang ditentukan, Tim Prabowo belum rampung menyusun berkas bukti, sampai akhirnya menyerahkan berkas yang rampung disusun meski tidak semuanya.
[Gambas:Video CNN] (dhf/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK