Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (
TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding membantah pernyataan saksi tim hukum
Prabowo-Sandi, Khairul Anas dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Karding mengatakan tak mungkin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi saat pembekalan saksi beberapa waktu lalu.
"Tidak mungkin Pak Moeldoko menyampaikan hal seperti itu. Saya kira bisa ditanyakan kepada yang ikut pelatihan pada saat itu memang ada pernyataan itu atau tidak, sekali lagi tidak mungkin," kata Karding kepada
CNNIndonesia.com, Kamis (20/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karding menyebut Moeldoko adalah sosok yang berintegritas. Pensiunan jenderal bintang empat itu adalah mantan Panglima TNI. Ia juga menempati posisi wakil ketua merangkap ketua harian TKN Jokowi-Ma'ruf.
"Sekali lagi untuk membuktikan boleh dicek kepada peserta lain yang hadir," ujarnya.
Menurut Karding, "Kalau hanya satu orang yang ngomong di antara dua ratus atau tiga ratus orang yang ikut pelatihan, berarti yang bohong dia," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Di sisi lain, Karding menduga Khairul Anas, yang merupakan calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang (PBB), disusupkan ke dalam pelatihan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, Khairul bisa saja memiliki kepentingan lain di balik kesaksiannya di MK.
"Atau mungkin dia mendapatkan, bisa saja ya, memiliki kepentingan-kepentingan lain sehingga berkhianat, bergabung ke BPN," tuturnya.
Karding lantas menyerahkan kepada PBB, sebagai partai yang menaungi Khairul, dalam menyikapi kesaksian kadernya. Ia menyebut Khairul adalah kader yang kecewa di dalam internal partainya.
"Sehingga saksi-saksi semacam itu si bisa saja ada motif kepentingan-kepentingan lain, seperti ekonomi, tidak senang kepada seseorang dan sebagainya, jadi biar saja," ujar dia.
Sebelumnya, Khairul menyebut Moeldoko menilai kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Hal itu disampaikan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK.
Khairul mengatakan Moeldoko menyampaikan itulah saat pelatihan saksi TKN pada 20-21 Februari 2019 di Hotel El Royale, Jakarta. Ia mengaku sebagai perwakilan PBB dalam kesempatan itu.
(fra/ain)