Ahli IT: Hasil Situng Harus Klop dengan Penghitungan Manual
CNN Indonesia
Kamis, 20 Jun 2019 16:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli Informasi Teknologi (IT) yang dihadirkan pihak termohon PHPU Pilpres 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU), Marsudi Wahyu Kismoyo mengatakan hasil penghitungan suara pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) seharusnya sesuai dengan hasil penghitungan suara secara manual dan berjenjang yang dilakukan oleh KPU.
Hal itu dikatakan Marsudi ketika Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menanyakan perihal kecocokan angka atau jumlah perolehan suara pada Situng dengan penghitungan manual.
"Situng sesungguhnya angkanya harus klop dengan perhitungan manual?" tanya Palguna dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).
Marsudi membenarkan bahwa hasil penghitungan suara pada kedua mekanisme itu harus sesuai.
"Harus klop dengan manual," kata Marsudi.
Marsudi memastikan bahwa ada masalah bila hasil penghitungan suara di kedua mekanisme tersebut tak sesuai. Ia menyebut masalah itu terletak pada Situng milik KPU sendiri.
"Ada masalah, pada Situng," kata Marsudi.
Meski demikian bukan berarti data yang tercantum pada Situng mudah diedit. Menurut dia, proses pengubahan data perolehan suara pada Situng sangat rumit.
Satu cara termudah untuk menembus Situng, kata dia, harus menggunakan 'orang dalam' di institusi KPU itu sendiri.
"Bisa saja, jadi pura-pura ke KPU, misalnya pura-pura mau ketemu Pak Ketua (KPU) masuk-masuk ruangan [Situng], bisa saja," kata dia.
633 Data Keliru di Situng
Marsudi menambahkan, meski sulit untuk dilakukan pengeditan data dalam Situng, namun masih ada data yang tak sesuai dengan data dari situs lain, misalnya Kawal Pemilu.
Menurut Marsudi masih ada data yang keliru pada 633 TPS di Situng KPU. Data keliru dalam Situng itu tercatat terakhir kali pada tanggal 10 Juni 2019 kemarin.
"Dengan membandingkan antara situs kawal pemilu dengan Situng sekarang ini yang jadi masalah tinggal yang 633 TPS," kata Marsudi.
Meski demikian, Marsudi tak menutup kemungkinan data pada 633 TPS itu sudah dilakukan perbaikan oleh KPU. Karena itu, ia menyarankan agar dilakukan pencocokan jumlah perolehan kedua data tersebut untuk mengetahui kebenaran data dimaksud.
"Artinya mungkin bisa saja ada yang melakukan perubahan-perubahan itu tetapi sudah diganti dengan yang benarnya juga. Jadi kita tinggal lihat data aslinya," kata dia.
Lebih lanjut, Marsudi merinci dari 633 TPS data keliru di Situng itu, terdapat 233 TPS yang berkaitan dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan 400 TPS sisanya terkait pasangan Prabowo-Sandiaga.
Mendengar itu, Hakim Konstitusi Aswanto bertanya pada Marsudi berapa banyak data dari 633 TPS yang sudah dilakukan perbaikan.
Marsudi menjawab belum mengetahuinya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa data keliru di Situng tersebut bukan kekeliruan soal perolehan suara, melainkan terkait data lainnya seperti pada jumlah DPT dalam form C1 yang diinput.
"Keliru bukan di perolehan suara tapi lebih kepada jumlah dan sebagainya," kata dia.
Aswanto kemudian bertanya kepada komisioner KPU terkait perbaikan 633 TPS tersebut. Komisioner KPU, Hasyim Asyari menyatakan pihaknya harus mengecek terlebih dulu di website KPU.
"Harus kami cek di website dulu," kata Hasyim.
[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)
Hal itu dikatakan Marsudi ketika Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menanyakan perihal kecocokan angka atau jumlah perolehan suara pada Situng dengan penghitungan manual.
"Situng sesungguhnya angkanya harus klop dengan perhitungan manual?" tanya Palguna dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus klop dengan manual," kata Marsudi.
"Ada masalah, pada Situng," kata Marsudi.
Meski demikian bukan berarti data yang tercantum pada Situng mudah diedit. Menurut dia, proses pengubahan data perolehan suara pada Situng sangat rumit.
Satu cara termudah untuk menembus Situng, kata dia, harus menggunakan 'orang dalam' di institusi KPU itu sendiri.
"Bisa saja, jadi pura-pura ke KPU, misalnya pura-pura mau ketemu Pak Ketua (KPU) masuk-masuk ruangan [Situng], bisa saja," kata dia.
 Komisioner KPU Hasim ashari memberikan bukti sampel suara sah kepada majelis hakim MK. (CNN Indonesia/Andry Novelino). |
Marsudi menambahkan, meski sulit untuk dilakukan pengeditan data dalam Situng, namun masih ada data yang tak sesuai dengan data dari situs lain, misalnya Kawal Pemilu.
Menurut Marsudi masih ada data yang keliru pada 633 TPS di Situng KPU. Data keliru dalam Situng itu tercatat terakhir kali pada tanggal 10 Juni 2019 kemarin.
"Dengan membandingkan antara situs kawal pemilu dengan Situng sekarang ini yang jadi masalah tinggal yang 633 TPS," kata Marsudi.
"Artinya mungkin bisa saja ada yang melakukan perubahan-perubahan itu tetapi sudah diganti dengan yang benarnya juga. Jadi kita tinggal lihat data aslinya," kata dia.
Lebih lanjut, Marsudi merinci dari 633 TPS data keliru di Situng itu, terdapat 233 TPS yang berkaitan dengan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan 400 TPS sisanya terkait pasangan Prabowo-Sandiaga.
Mendengar itu, Hakim Konstitusi Aswanto bertanya pada Marsudi berapa banyak data dari 633 TPS yang sudah dilakukan perbaikan.
Marsudi menjawab belum mengetahuinya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa data keliru di Situng tersebut bukan kekeliruan soal perolehan suara, melainkan terkait data lainnya seperti pada jumlah DPT dalam form C1 yang diinput.
Aswanto kemudian bertanya kepada komisioner KPU terkait perbaikan 633 TPS tersebut. Komisioner KPU, Hasyim Asyari menyatakan pihaknya harus mengecek terlebih dulu di website KPU.
"Harus kami cek di website dulu," kata Hasyim.
[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK