Hendropriyono Yakin Panglima Jamin Soenarko Bukan Intervensi

CNN Indonesia | Jumat, 21/06/2019 19:35 WIB
Hendropriyono Yakin Panglima Jamin Soenarko Bukan Intervensi Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI Purn A.M. Hendropriyono menilai langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan Soenarko bukan intervensi terhadap hukum. Dia yakin TNI secara kelembagaan pun tidak bermaksud demikian.

Tersangka kepemilikan senjata api ilegal Mayjen purn Soenarko ditangguhkan penahanannya berkat jaminan dari Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Itu kan tidak ada hubungan Panglima dengan purnawirawan. Tidak ada hubungan, karena ada hak secara yudisial secara hukum. Ya, jadi sah-sah saja," ucap Hendro di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (21/6).


Hendro mengatakan bahwa langkah Hadi yang menjadi penjamin untuk Soenarko juga bukan atas inisiatif pribadi. Langkah itu, lanjutnya, pasti merupakan kesepakatan di lingkungan TNI.

Menurut Hendro, itu biasa di dalam keorganisasian TNI. Ada semacam sidang dan tukar menukar pendapat sebelum mengambil keputusan.

Hendro yakin keputusan Hadi dan Mabes TNI mau menjadi penjamin penangguhan penahanan Soenarko setelah menampung banyak pendapat dan atas berbagai pertimbangan.

"Pasti sebelum diputuskan sudah ada pertimbangan, sudah ada prediksi apa yang akan terjadi. Sepanjang keamanan rakyat terjamin, saya kira keputusan apa pun kita harapkan terbaik. Kita yang paling penting keamanan rakyat," ucap Hendro.

Sebelumnya, Mabes Polri mengabulkan penangguhan penahanan eks Danjen Kopassus Mayjen purn Soenarko yang merupakan tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Penangguhan diberikan setelah ada jaminan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Sisriadi mengatakan langkah Hadi itu diambil setelah melalui berbagai pertimbangan. Di antaranya aspek hukum dan riwayat Soenarko saat masih aktif di TNI dan setelah berstatus sebagai Purnawirawan.

"Serta pertimbangan ikatan moral antara prajurit TNI dengan purnawirawan," ucap Sisriadi seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/6).

[Gambas:Video CNN] (bmw/osc)