Aksi Mahasiswa Tolak PPDB Zonasi Diwarnai Kericuhan

Surabaya, CNN Indonesia -- Unjuk rasa ratusan mahasiswa Pimpinan Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Surabaya, menolak penerapan sistem zonasi dalam Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur, Genteng Kali, Surabaya, diwarnai kericuhan.

Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jatim mengkaji ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru, yang sekarang berlaku di Jatim.

Salah satu perwakilan massa, Rijal Mahdiy, mengatakan pihaknya telah melakukan kajian Permendikbud 51 selama beberapa bulan terakhir. Dari kajian itu mereka berkesimpulan bahwa peraturan tersebut tak memiliki memiliki asas berkeadilan.

"Dari kajian internal kita, beberapa kali telah kita singgung bahwa Permendikbud 51 sangat jauh dari asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Rijal, di sela aksi, Senin (24/6).

Lihat juga: 'Ngontrak' Rumah, Cara Orang Tua Akali PPDB Zonasi di SMP 174

Alih-alih membuat pemerataan pendidikan, Permendikbud 51, menurut dia, justru menimbulkan kelas-kelas baru, yang dikhawatirkan akan menimbulkan celah bagi kaum elite di dunia pendidikan.

Rijal mengatakan yang dirugikan adalah orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, lantaran tidak bisa menjangkau pendidikan yang ada di sekolah-sekolah negeri favorit.

Massa kemudian meminta petinggi dinas pendidikan Jatim untuk menemui mereka. Lama menunggu, situasi sempat menegang, hal itu lantaran massa mencoba menerobos pagar kantor dispendik.

"Ayo, pak, temui kami yang di sini yang sedang berjuang berpanas-panasan demi rakyat," teriak salah satu massa.

Lihat juga: PPDB Zonasi SMA Jakarta, Orang Tua Rela Bolos Kerja Demi Anak

Aksi saling dorong dan adu mulut antara petugas dan massa tak terelakkan. Beruntung kericuhan tak melebar, kepolisian dengan cepat bisa mengendalikan massa. Situasi pun perlahan kondusif.

Sekretaris Dispendik Jatim, Ramliyanto, akhirnya menemui mahasiswa tersebut. Ramliyanto menyampaikan apresiasi atas respons mahasiswa terhadap Permendikbud No 51 Tahun 2018 ini.

Namun ia mengatakan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memerintahkan Dispendik Jatim untuk taat dan patuh terhadap pelaksanaan Permendikbud 51 tahun 2018.

Lihat juga: Curhat Orang Tua soal Sistem Zonasi PPDB

Artinya, kata Ramliyanto dalam konteks pelaksanaan Permendikbud ini posisi Dispendik Provinsi maupun Kota hanya sebagai pelaksana bukan dalam hal posisi pengambil kebijakan.

Kendati demikian, ia mengaku akan tetap menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Khofifah. Nantinya, kumpulan aspirasi tersebut akan disampaikan secara berjenjang mengikuti aturan birokrasi yang ada.

"Saya akan menyampaikan langsung aspirasi ini. Ada beberapa aspirasi melalui press rilis yang kami terima, insyaallah aspirasi yang luar biasa dari teman-teman ini, menunjukkan bahwa kita sangat peduli dengan pembangunan pendidikan di Jatim," ujarnya.

Massa PMII kemudian membubarkan diri usai berdialog. Rijal menyebut pihaknya akan menunggu hasil dan jawaban dari Gubernur Khofifah, dalam waktu dekat. (frd/wis)