Luhut Imbau Massa: Nurut Saja Sama Prabowo, Tenang-tenanglah
CNN Indonesia
Selasa, 25 Jun 2019 13:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap para pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tetap tenang jelang keputusan akhir gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini merespons rencana aksi sejumlah organisasi seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI serta organisasi lainnya. Mereka ingin menggelar unjuk rasa mengawal putusan sengketa Pilpres 2019 yang dibacakan hakim MK pada 27 Juni mendatang.
Luhut sependapat dengan imbauan Prabowo yang tak menginginkan para pendukungnya untuk datang berbondong-bondong saat sidang putusan digelar MK.
"Ya, saya pikir nurut saja ya sama Pak Prabowo. Kan, Pak Prabowo sudah menyampaikan begitu, harapannya semua tenang-tenang lah," kata Luhut di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/6).
Lebih lanjut, Luhut berharap agar iklim perpolitikan Indonesia tetap kondusif. Ia mengatakan negara Indonesia merupakan milik semua dan bukan hanya milik satu kelompok saja.
Melihat hal itu, Luhut meyakini tak akan ada masalah dan optimistis keamanan tetap kondusif jelang keputusan akhir MK pada Kamis nanti.
"Kalau menurut saya dengan pesan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mereka berdua kan hubungannya baik. Saya kira dengan kedewasaan kita semua, mestinya sih enggak ada masalah," kata dia.
Selain itu, Luhut turut mengimbau kepada seluruh pihak untuk menghormati apapun keputusan akhir para hakim MK terkait sengketa Pilpres 2019.
Ia menyatakan tak perlu saling bertengkar karena gelaran pilpres sendiri merupakan ajang kontestasi rutin yang akan berulang tiap lima tahun sekali.
"Saya kan imbau. Kan ini tiap 5 tahun kejadian seperti ini. Kenapa mesti sekali ini terus berantem," kata dia.
Luhut sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi sangat ingin bertemu Prabowo usai Pemilu 2019. Lewat pidatonya nanti, kata Luhut, Jokowi ingin mengajak semua pihak ikut membangun Indonesia.
Jelang putusan MK, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini menyampaikan tak menutup kemungkinan Prabowo mendapat jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Jokowi di periode 2019-2022.
[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)
Hal ini merespons rencana aksi sejumlah organisasi seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI serta organisasi lainnya. Mereka ingin menggelar unjuk rasa mengawal putusan sengketa Pilpres 2019 yang dibacakan hakim MK pada 27 Juni mendatang.
Lihat juga:Prabowo Diisukan Jadi Wantimpres Jokowi |
Luhut sependapat dengan imbauan Prabowo yang tak menginginkan para pendukungnya untuk datang berbondong-bondong saat sidang putusan digelar MK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Luhut berharap agar iklim perpolitikan Indonesia tetap kondusif. Ia mengatakan negara Indonesia merupakan milik semua dan bukan hanya milik satu kelompok saja.
"Kalau menurut saya dengan pesan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mereka berdua kan hubungannya baik. Saya kira dengan kedewasaan kita semua, mestinya sih enggak ada masalah," kata dia.
Selain itu, Luhut turut mengimbau kepada seluruh pihak untuk menghormati apapun keputusan akhir para hakim MK terkait sengketa Pilpres 2019.
Ia menyatakan tak perlu saling bertengkar karena gelaran pilpres sendiri merupakan ajang kontestasi rutin yang akan berulang tiap lima tahun sekali.
"Saya kan imbau. Kan ini tiap 5 tahun kejadian seperti ini. Kenapa mesti sekali ini terus berantem," kata dia.
Luhut sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi sangat ingin bertemu Prabowo usai Pemilu 2019. Lewat pidatonya nanti, kata Luhut, Jokowi ingin mengajak semua pihak ikut membangun Indonesia.
Jelang putusan MK, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini menyampaikan tak menutup kemungkinan Prabowo mendapat jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Jokowi di periode 2019-2022.
[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK