Polisi Ungkap Praktik Aborsi di Kamar Indekos dan Hotel

Surabaya, CNN Indonesia -- Polda Jawa Timur (Jatim) membongkar komplotan yang diduga membuka praktik aborsi ilegal di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Jatim. Aborsi itu dilakukan dengan menggunakan obat keras yang berefek pada lambung dan alat kelamin.

"Pengungkapan kasus ini dimulai dari informasi yang kami temukan tentang adanya seseorang di sebuah rumah di wilayah Sidoarjo yang melakukan aborsi, itu bulan Maret, lalu dilaksanakan kegiatan penyelidikan oleh Subdit IV (Tipidter) Ditreskrimsus," ujar Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim AKBP Arman Asmara, di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (25/6).

Lihat juga: Berkas Perkara 'Jalan Gubeng Amblas' Balik ke Kejati Jatim

Usai melakukan penyelidikan selama satu bulan, polisi kemudian mendapatkan satu nama yang diduga membuka praktik aborsi secara ilegal yang berinisial LWP (28). Ia kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

LWP disebut biasa menjalankan praktiknya di tempat kos yang ada di di daerah Karah, Jambangan, Surabaya, dan di tempat tinggalnya di daerah Pondok Jati, Sidoarjo. Selain itu ia juga pernah menjalankan aksinya di sejumlah hotel.

"Kemudian di bulan April 2019 dilaksanakan kegiatan penindakan di rumah seseorang yang berinisial LWP, seorang wanita yang bertempat tinggal di Sidoarjo, dan di Surabaya juga ada rumahnya di daerah Karah," ujar dia.

Waadirkrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara (tengah). (CNN Indonesia/Farid)

Selain LWP, polisi, kata Arman, juga mengamankan enam orang tersangka lainnya yang memiliki peran berbeda. Mereka adalah TS (30), MSA (32), RMS (26), MB (34), VN (26), dan FTA (32).

Tersangka MB, VN, dan FTA memiliki peran sebagai penyuplai obat keras kepada LWP. Sementara, TS ialah pasien yang hendak menggugurkan kandungan; MSA dan RMS merupakan yang menjembatani TS kepada LWP.

Arman menambahkan modus yang dilakukan LWP selama ini ialah dengan berpura-pura sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik di wilayah Kota Surabaya. Padahal, kenyataannya, LWP bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin praktik.

Lihat juga: Polisi Bongkar Praktik Dukun Aborsi Puluhan Tahun di Magelang

Polisi, katanya, juga tengah mendalami keterlibatan pihak lain dalam praktik aborsi ilegal ini. Mereka yakni 11 orang yang diduga telah menggunakan jasa LWP untuk menggugurkan kandungannya.

"Ada 11 yang diduga telah menggugurkan kandungannya menggunakan jasa LWP, yang hingga saat ini masih didalami," ujar Arman.

Dalam aksinya, LWP menggunakan obat keras jenis Chromalux Misoprostol tablet 200 Mcg, obat keras jenis Cytotec Misoprostol tablet 200 Mcg, dan Invitec Misoprostol tablet 200 Mcg. Mereka yang hendak diaborsi diharuskan mengkonsumsi obat-obat tersebut sebanyak enam kali dalam satu hari.

Obat-obatan yang dipakai oleh komplotan aborsi. (CNN Indonesia/Farid)

Obat yang digunakan LWP itu adalah kategori obat keras yang tak dijual bebas untuk umum. Perlu resep dokter khusus untuk mendapatkannya. Obat tersebut, kata Arman, merupakan obat untuk tukak lambung. Tapi memiliki efek samping melebarkan pembuluh darah, dan meningkatkan kontraksi rahim.

"Sekali mengkonsumsi dua obat; satu diminum, dan satu dimasukkan ke dalam alat kelaminnya. Artinya kalau enam kali dalam sehari, berarti ada 12 obat yang dikonsumsi mereka yang menggugurkan janinnya," kata Arman.

Tersangka LWP mengaku telah menjalankan praktik tersebut selama dua tahun terakhir. Selama itu pula, yang ia mengaku telah melakukan praktik aborsi terhadap 20 pasien. Tiap praktiknya, ia bisa mengenakan biaya Rp1 juta.

Lihat juga: Jenazah Bayi Ditemukan dalam Toilet Pesawat Etihad di Soetta

"Biayanya Rp 1 juta, sudah dua tahun ini, ada 20 kali [menggugurkan] tapi aman-aman saja, tidak ada yang meninggal," kata dia.

Tersangka yang menggugurkan kandungannya, TS, mengaku mengalami efek samping setelah melakukan aborsi menggunakan jasa LWP. Setelah mengkonsumsi obat, ia merasakan nyeri di bagian alat kelamin dan mual-mual.

Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal berlapis, Pasal 83 dan 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kemudian Pasal 194 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mereka juga terancam Pasal 55, 56, dan 346 KUHP.

(frd/arh)