Polisi Prediksi Aksi di MK Tak Berujung Seperti Rusuh 22 Mei
CNN Indonesia
Rabu, 26 Jun 2019 15:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polri memprediksi massa aksi jelang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), tak akan berujung rusuh. Polisi menyebut gerakan massa tak semassif aksi 21-22 Mei yang berujung kerusuhan di kawasan Jalan MH Thamrin dan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Gangguan di pelaksanaan putusan MK ini tidak semasif, serawan ketika massa 21-22 di Bawaslu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Rabu (26/6).
Dedi mengklaim laporan intelijen kepolisian melaporkan tak ada potensi rusuh yang direncanakan pihak tertentu. Namun demikian, kerusuhan yang mungkin dilakukan tetap diperlukan antisipasi.
"Insyaallah enggak (ada kerusuhan)," ujar Dedi.
Polisi menerjunkan sebanyak 47 ribu personel gabungan dalam rangka pengamanan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsititusi.
47 ribu personel terdiri dari 28 personel Polri, 17 ribu personel TNI, dan 2.000 personel pemerintah daerah.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah melarang masyarakat untuk menggelar aksi di depan Gedung MK saat sidang pembacaan putusan.
Larangan tersebut didasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
Tito memastikan sudah menginstruksikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Eddy Gatot agar tidak memberikan izin terkait aksi massa tersebut.
"Saya juga sudah menegaskan pada Kapolda Metro dan Kepala Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin melaksanakan demo di depan Mahkamah Konstitusi," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/6).
Seperti diketahui, sumber massa terdeteksi dari gerakan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) yang bakal menggelar Tahlil Akbar 266. Rencananya, aksi dihelat di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (26/6).
Sekretaris PA 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan acara itu diinisiasi tak hanya oleh pihaknya, tetapi juga oleh GNPF Ulama dan FPI serta Ormas Islam lainnya.
"Gabungan PA 212, GNPF Ulama, dan FPI dan ormas-ormas lain," ucap Bernard saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (25/6).
Menkopolhukam Wiranto sudah mengisyaratkan agar aparat bersikap tegas terhadap massa yang memancing kerusuhan. "Kita tangkap aktor yang mencoba rusuh di aksi depan MK," tegas Wiranto, kemarin.
(dis/ain)
"Gangguan di pelaksanaan putusan MK ini tidak semasif, serawan ketika massa 21-22 di Bawaslu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Rabu (26/6).
Dedi mengklaim laporan intelijen kepolisian melaporkan tak ada potensi rusuh yang direncanakan pihak tertentu. Namun demikian, kerusuhan yang mungkin dilakukan tetap diperlukan antisipasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polisi menerjunkan sebanyak 47 ribu personel gabungan dalam rangka pengamanan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsititusi.
47 ribu personel terdiri dari 28 personel Polri, 17 ribu personel TNI, dan 2.000 personel pemerintah daerah.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah melarang masyarakat untuk menggelar aksi di depan Gedung MK saat sidang pembacaan putusan.
Larangan tersebut didasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.
Tito memastikan sudah menginstruksikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Eddy Gatot agar tidak memberikan izin terkait aksi massa tersebut.
"Saya juga sudah menegaskan pada Kapolda Metro dan Kepala Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin melaksanakan demo di depan Mahkamah Konstitusi," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/6).
Seperti diketahui, sumber massa terdeteksi dari gerakan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) yang bakal menggelar Tahlil Akbar 266. Rencananya, aksi dihelat di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (26/6).
Sekretaris PA 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan acara itu diinisiasi tak hanya oleh pihaknya, tetapi juga oleh GNPF Ulama dan FPI serta Ormas Islam lainnya.
"Gabungan PA 212, GNPF Ulama, dan FPI dan ormas-ormas lain," ucap Bernard saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (25/6).
Menkopolhukam Wiranto sudah mengisyaratkan agar aparat bersikap tegas terhadap massa yang memancing kerusuhan. "Kita tangkap aktor yang mencoba rusuh di aksi depan MK," tegas Wiranto, kemarin.
(dis/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK