Kubu Prabowo-Sandi Yakin Putusan MA Tak Pengaruhi Hasil MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera mengaku tetap yakin dan optimis terkait putusan PHPU Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (27/6). Meski di satu sisi Mahkamah Agung (MA) telah mementahkan gugatan BPN terkait sengketa proses Pilpres 2019.

Dia berkata, putusan MA tidak akan mempengaruhi putusan akhir yang dibacakan MK. Dia pun berharap putusan MK itu merupakan yang paling adil dan terbaik.

"Saya percaya putusan MA tidak mempengaruhi putusan akhir MK. Semoga hasil tersebut paling adil dan terbaik untuk bangsa Indonesia," kata Mardani lewat keterangan tertulisnya, Kamis (27/6).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera itu pun berharap MK benar-benar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ia mengaku masih percaya bahwa MK adalah satu-satunya lembaga peradilan yang memegang teguh prinsip keadilan dan kebenaran.

Lihat juga: Ketua MK Kutip Alquran: Kami Tanggung Jawab Kepada Allah

Selain itu, Mardani juga mengaku masih percaya majelis hakim MK akan bersikap menjadi seorang negarawan.

"Saya masih percaya hakim MK memiliki jiwa negarawan yang memutuskan sengketa ini sesuai data dan fakta persidangan," ucapnya.

Sebelumnya, MA melalui putusannya menyatakan 'tidak dapat menerima' permohonan BPN Prabowo-Sandi terkait sengketa proses Pilpres 2019.

Permohonan yang diwakili Ketua BPN Jenderal TNI (Purnawirawan) Djoko Santoso itu diajukan ke MA setelah Badan Pengawas Pemilu sebelumnya menolak laporan BPN tentang dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif di Pilpres 2019.

"Iya betul, putusan menyatakan permohonan 'tidak diterima' (Niet Onvankelijke verklaard)," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, seperti yang dikutip dari Antara Rabu (26/6).

Lihat juga: KPU Yakin MK Tolak Gugatan Prabowo Tanpa Beda Pendapat

Putusan bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan 'permohonan tidak dapat diterima'.

"Hal itu menunjukkan bahwa terdapat syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu," jelas Abdullah.

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)