LSM: Penyiksaan Sipil Masih Tinggi, Reformasi Polri Mendesak

ryn, CNN Indonesia | Selasa, 02/07/2019 00:19 WIB
LSM: Penyiksaan Sipil Masih Tinggi, Reformasi Polri Mendesak Ilustrasi polisi. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak negara melakukan reformasi substantif di tubuh Polri. Pasalnya, dalam tabulasi YLBHI-LBH (Lembaga Bantuan Hukum) terkumpul 115 kasus kelalaian polisi dalam mengurusi permasalahan warga sipil.

Sejak 2016 hingga sekarang, setidaknya terdapat 1.120 korban dan 10 komunitas di seluruh Indonesia.

"Karena itu jelas ada keprihatinan besar keadaan Polri hari ini. Bukan hanya reformasi di level peraturan undang-undang, tapi lebih pada di level kultur," kata Ketua YLBHI Asfinawati saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/7).


Asfinawati menuturkan, reformasi di tubuh Polri belum menunjukkan adanya perubahan sejak 20 tahun lalu. Dia menilai polisi masih mendominasi penggunaan kekerasan atau penyiksaan dalam melakukan penanganan hukum.

"Penyiksaan itu opsi paling diminati polisi, sangat mudah, disiksa baru ngaku," tegasnya.


"Padahal cara seperti itu hanya dilakukan di Eropa tahun 1700-an. Ini enggak ada beda kaya di Eropa abad kegelapan," tambahnya.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menjelaskan sejumlah pelanggaran polisi didominasi oleh penyiksaan. Penyiksaan tersebut, terang dia, guna membuat tersangka mengakui perbuatannya.

"Padahal pengakuan bukan lagi sebagai alat bukti. Tercatat 49 kasus penyiksaan yang didampingi oleh LBH-YLBHI dengan korban sebanyak 55 orang, 16 orang di antaranya meninggal dunia," pungkas Isnur.


Isnur menambahkan pihaknya menemukan puluhan kasus mandeknya penanganan laporan kasus (undue delay). Beberapa diantaranya serangan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) seperti pejuang antikorupsi, pembela lingkungan, agraria, dan masyarakat adat.

"Terakhir kita tahu kasus Novel Baswedan yang tidak ada penyelesaiannya," ungkap Isnur.

Pola lain yang menyebabkan penanganan perkara terhambat adalah jika pihak terlapor merupakan anggota Polri. Dari 28 kasus undue delay, delapan di antaranya adalah kasus-kasus penyiksaan di mana polisi sebagai pihak terlapor. Hal tersebut, ujar Isnur, merepresentasikan bahwa Polri mendukung imunitas pelaku.

"Terbaru di Manado kasus perkosaan anak oleh polisi setelah dicekoki minuman keras. Kasus ini dilaporkan oleh LBH ke Polisi, namun belum ada penetapan tersangkanya. Impunitas polisi harus dihapus," sambung dia.


Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnamasari mencatat selain kasus pungli di kepolisian yang masih tinggi, ada 36 kasus penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang tanpa surat penangkapan dan alasan jelas. Sebagian besar merupakan kasus kecil yang melibatkan orang miskin.

"Penyiksaan ini kita lihat banyak terjadi di Polsek, kemudian Polda. Banyak penyiksaan tapi mabes tutup mata," tukas dia.

Polisi Jadi Alat Politik

Peneliti dari Lokataru Anis Fuadah menegaskan polisi juga kerap menjadi alat elite politik. Indikasi itu bisa terlihat dari kinerja polisi selama rangkaian Pemilu 2019. Anis menekankan saat pilpres 2019, aparat lebih reaktif ketika mengejar pelaku dari pihak oposisi pemerintah.

"Terlihat jelas seperti catatan kami perlakuan diskriminatif terhadap tuduhan makar itu terjadi hanya pada oposisi. Sedangkan hal yang sama, sejalan dengan pemerintah tidak ada tindakannya," ujar Anis dalam jumpa pers di kantor Lokataru, Matraman, Senin (1/7).

Anis juga mencontohkan tentang Sulman Azis, eks Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, yang mengaku mendapat arahan dari atasannya untuk mendata dukungan masyarakat. Namun berselang waktu, kasus itu justru menguap seiring Sulman mencabut pengakuannya.

"Padahal polisi itu bertanggung jawab atas nama hukum bukan atas nama presiden atau pemerintah. Tapi ini yang kami catat Polri masih jadi alat politik," imbuh Anis.


Terkait temuan sejumlah lembaga hukum tersebut, Mabes Polri angkat suara. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengklaim dari sekian banyak kasus yang ditangani dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri, tingkat crime clearance berhasil mencapai 60 persen.

Crime clearance adalah jumlah perkara yang dilaporkan dan telah diselesaikan oleh pihak kepolisian.

"Dari sekian juta kasus yang ditangani oleh Polri dari tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri dengan tingkat crime clearance sebesar lebih dari 60 persen termasuk tertinggi di dunia," kata Dedi saat dikonfirmasi, Senin (1/7).

[Gambas:Video CNN] (DAL)