Fahri Hamzah Minta Jokowi Tak Merasa Lemah dengan Oposisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo tak merasa lemah lantaran tidak berkoalisi dengan banyak partai politik. Hal itu menanggapi alotnya sejumlah partai oposisi yang bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi usai Pemilu 2019.

Menurutnya, Jokowi tetap kuat meski beberapa partai politik tak bergabung dalam koalisi pemerintah.

"Presiden jangan merasa 'Wah lemah saya kalau tidak mengambil partai-partai untuk jadi (koalisi)', tidak begitu," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/7).

Fahri menuturkan alotnya parpol oposisi ke koalisi pemerintah terjadi karena ketidakpahaman konsep presidensial yang dianut di Indonesia. Menurutnya, dalam sistem presidensial, sejatinya seluruh partai politik di parlemen merupakan oposisi pemerintah.

Lihat juga: Jadi Oposisi 10 Tahun, PDIP Sindir Partai Ingin Gabung Jokowi

Fahri menjelaskan hal itu terjadi karena rakyat dalam sistem presidensial memilih eksekutif dan legislatif. Dalam proses memilih presiden, Fahri menyebut rakyat secara tidak langsung menjalin kontrak dengan capres agar dapat melaksanakan tugasnya, salah satunya menggunakan APBN untuk pembangunan.

"Tapi kalau kalau milih DPR-nya baik pusat maupun daerah, rakyat ngomongnya 'Saya pilih kamu DPR tolong awasi itu pemerintahan'. Jadi awasi di sini artinya oposisi," ujarnya.

"Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi, tetapi otomatis legislatif menjadi oposisi. Poin-poin ini menurut saya mereka itu tidak paham," ujar Fahri.

Terkait dengan hal itu, politisi PKS ini pun meminta Jokowi memantapkan diri sebagai eksekutif. Jokowi, kata dia, tidak perlu takut suara DPR membuatnya lemah, bahkan dilengserkan dari kursi presiden.

Lihat juga: Koalisi Gemuk Jokowi di Senayan Rentan Jadi Batu Sandungan

Sebab, ia berkata presiden dalam sistem presidensial tidak bisa dengan mudah dijatuhkan oleh proses politik. Ia berkata presiden dalam sistem itu hanya bisa dijatuhkan jika melakukan pelanggaran hukum yang kemudian diproses oleh Mahkamah Konstitusi dan diteruskan ke MPR.

"Di MPR menyatakan tidak (dapat dilengserkan dari jabatan presiden) walaupun orang ini dinyatakan bersalah oleh MK. 'Kami tidak mau menjatuhkan dia. Dia tetap jadi presiden satu periode'. Terima itu, tidak bisa dijatuhkan," ujarnya.

Selain soal partai oposisi gabung ke koalisi pemerintah, Fahri juga menyinggung soal istilah rekonsiliasi yang berkembang pascapemilu. Menurutnya, kubu oposisi seharusnya tidak perlu rekonsiliasi dengan pemerintah.

"Kalau oposisi kritik pemerintah itu tidak rekonsiliasi. Ya, kayak saya ini tidak mungkin rekonsiliasi karena saya kritik pemerintah. 'Oh dia tidak mau rekonsiliasi', salah semua. Jadi oposisi tidak paham, koalisi tidak paham, rekonsiliasi juga tidak paham," ujar Fahri.

"Bagaimana orang-orang ini bernegara tapi konsepsi dasar seperti ini mereka tidak mengerti," ujarnya.

Lihat juga: Gerindra: Jokowi dan Prabowo Akan Bertemu Bulan Ini

[Gambas:Video CNN] (jps/pmg)