BPPT Bantah Anies soal 'Offside' Hujan Buatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menyatakan rencana menggunakan hujan buatan untuk mengatasi polusi di ibu kota berdasarkan permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan itu sekaligus membantah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut BPPT telah offside karena mengumumkan rencana yang masih belum bisa dipastikan.

Secara birokrasi, Hammam menjelaskan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) membahas hujan buatan tersebut bersama Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC). 

"Itu hasil rapat. Sesuai yang disampaikan pihak DKI. Karena DKI butuh cepat. DKI dalam hal ini diwakili oleh TGUPP minta TMC dilakukan sebelum tanggal 15 dimana tanggal itu anak-anak sudah mulai masuk sekolah, dan kita siap," kata Hammam dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7).

Lihat juga: Klarifikasi Hujan Buatan, Anies Sebut BPPT 'Offside'

Hammam berujar dalam rapat itu BPPT meyakini bahwa DKI akan memakai teknologi tersebut. Keyakinan ini didasarkan juga pada upaya BPPT membantu DKI.

"Pak Anies menginginkan solusi terhadap polusi udara yang matang untuk jangka panjang. Sedangkan kan TMC sudah matang untuk jangka pendek, seperti mengatasi kebakaran hutan dan lahan, sebagai upaya mitigasi bencana," kata dia.

Meski begitu Hammam tetap menyerahkan keputusan rencana menggunakan hujan buatan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Untuk hal ini kami istiqomah ya, kami semangat jika DKI memang mau benar menerapkan teknologi anak bangsa, yakni teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara di wilayah DKI Jakarta," ujar Hammam.

Lihat juga: DKI Gandeng TNI AU Buat Hujan Buatan untuk Atasi Polusi Udara

Gubernur Anies sebelumnya mengklarifikasi rencana Pemprov DKI menggunakan hujan buatan. Anies menyebut rencana itu belum matang. Dia pun menyayangkan BPPT yang telah mengumumkan itu kepada publik.

"Menurut saya BPPT offside, tuh. Jadi sebelum matang sebelum semuanya siap baru kita... Kalau kita hanya menjadi perdebatan saja," kata Anies di Balai Kota Jakarta, hari ini.

Rencana menggunakan hujan buatan dipicu oleh kualitas udara di ibu kota yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data alat pemantau kualitas udara DKI Jakarta, konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter Ozone (O3), PM 10 dan PM 2.5 atau selalu melebihi ambang batas normal.

Lihat juga: Polusi Udara Jakarta Memburuk, Jokowi-Anies Digugat 31 Warga

Dalam catatan alat pemantau kualitas udara Kedutaan Amerika Serikat pada Januari hingga Oktober 2018, masyarakat Jakarta Pusat menghirup udara "tidak sehat" selama 206 hari untuk parameter PM 2.5. Sedangkan di Jakarta Selatan, total hari dengan kualitas udara yang buruk mencapai 222 hari.

Alat pemantau tersebut mencatat partikel debu halus yang dihirup manusia yakni PM 2.5 ada di atas 38 µg/m³, bahkan di hari-hari tertentu mencapai 100 µg/m³. Sementara World Health Organization (WHO) menentukan ambang batas aman udara yang dihirup manusia untuk PM 2.5 adalah 25 µg/m³.

Pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Andono Warih menyatakan angka polusi udara di Jakarta paling banyak disumbangkan oleh transportasi sekitar 75 persen. Sisanya, polusi udara disumbangkan oleh aktivitas industri dan domestik.

"75 persen itu transportasi. Selebihnya, ya, aktivitas industri dan domestik. Kita juga berkontribusi, jangan lupa. Tapi utamanya kalau Jakarta transportasi," jelas dia.
[Gambas:Video CNN] (ctr/wis)