Amnesty: Tim Bentukan Polri Tak Efektif Ungkap Kasus Novel

CNN Indonesia | Selasa, 09/07/2019 06:18 WIB
Amnesty: Tim Bentukan Polri Tak Efektif Ungkap Kasus Novel Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Amnesty International Indonesia membuat petisi terkait perkembangan pengungkapan kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dalam petisi itu Amnesty mengkritik keras kinerja Tim Gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian enam bulan lalu.

Tim gabungan memiliki tenggat waktu dalam bekerja mengungkap dalang penyerangan itu. Tenggat kerja mereka berakhir Minggu (7/7) lalu. Hanya saja, Amnesty International menilai tak satupun fakta yang terungkap selama enam bulan terakhir.

"Ini adalah bukti bahwa Tim Gabungan tidak bekerja efektif untuk mengungkap kebenaran dan keadilan di sekitar kasus Novel," kata Amnesty International seperti dikutip di laman petisi change.org, Senin (8/7).


Atas dasar itu, ungkap Amnesty International, pesimisme publik atas Tim Gabungan ini semakin kentara. Hal itu dapat dilihat dari beberapa poin seperti unsur kepolisian yang mendominasi komposisi tim.

Novel sudah kerap kali mengutarakan ada dugaan keterlibatan polisi dalam penyerangannya. Novel khawatir keberadaan polisi di tim gabungan justru menimbulkan konflik kepentingan dan sekaligus hambatan.

"Itu sebabnya sejak awal kita bergerak, menuntut Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja independen, imparsial dan bisa memberikan rekomendasi kuat, baik untuk penyelesaian kasus dan perbaikan institusi kepolisian ke depan," tulis Amnesty dalam petisinya.

Poin selanjutnya yang memicu pesimisme adalah soal transparansi penanganan kasus kepada publik. Menurut Amnesty tim gabungan bentukan Tito tidak bekerja seperti tim-tim penyelidikan ad hoc yang sempat ada di Indonesia. Misalnya seperti Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk Kerusuhan Mei 1998.

"Ketiadaan transparansi di atas telah banyak mengakibatkan praktik intimidasi terhadap saksi, baik yang melihat peristiwa penyerangan atau atas kerja-kerja KPK menjadi penuh risiko. Kalian semua pasti ingat teror bom yang menimpa dua komisioner KPK yang baru-baru saja terjadi, kan? " paparnya.

Atas dasar itu Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi tetap meminta Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen agar tidak rawan konflik kepentingan dan berpihak pada kebenaran kasus.

"TGPF Independen akan memberi kesempatan tidak saja untuk menyelesaikan kasus penyerangan Novel Baswedan, namun juga memberikan masukan konkret dalam mendorong agenda reformasi kepolisian, anti korupsi dan perlindungan pembela HAM - termasuk para pegawai KPK dari teror dan intimidasi yang masih terjadi selama ini," paparnya.

Permintaan serupa disampaikan Wadah Pegawai KPK. Ketua WP KPK Yudi Purnomo  meminta Presiden Jokowi mengambil alih pengusutan kasus tersebut dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Jika tim ini juga tidak berhasil mengungkap pelakunya, agar Presiden mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk TGPF yang bersifat independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai bentuk realisasi janji beliau sekaligus komitmen terhadap pemberantasan korupsi," kata Yudi.

Menurut Yudi kasus Novel harusnya bukan hanya menjadi kasus individu tetapi juga merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyerangan dan teror terhadap KPK.

Ia mengatakan pembiaran penyerangan dan teror terhadap pegawai, struktural, maupun Pimpinan KPK, menjadi angin segar bagi berbagai pihak untuk melakukan penyerangan lanjutan terhadap KPK.

"Untuk itu, Wadah Pegawai KPK sebagai representasi Pegawai KPK memandang ketidakseriusan pengungkapan kasus Novel merupakan cerminan komitmen yang lemah terhadap pemberantasan korupsi," katanya.

[Gambas:Video CNN] (sah/wis)