DPP Gerindra Isyaratkan Jadi Oposisi Jokowi-Ma'ruf Amin
CNN Indonesia
Selasa, 16 Jul 2019 05:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid menyebut pihaknya telah mengambil sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Ia pun mengklaim sinyal tersebut sudah disepakati para pimpinan Partai Gerindra.
"Kalau soal tawaran konkret [bergabung ke Jokowi], yang berhak bicara itu pimpinan kami, tapi pimpinan kami juga sudah sekaligus mengatakan bahwa kami tetap oposisi," kata Sodik di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (15/7).
Lebih lanjut, Sodik meluruskan pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan siap untuk membantu pemerintah dalam pertemuan dengan Jokowi, Sabtu (13/7).
Sodik menerangkan maksud dari pernyataan Prabowo itu adalah siap bekerjasama di posisi apapun demi membangun Indonesia yang lebih baik.
"Jangan diartikan bahwa kerja sama dipersempit bahwa kami masuk kabinet. Oposisi yang baik adalah bagian dari kerja sama demi bangsa. Bukan bagi-bagi kursi kabinet," tegasnya.
Sodik menerangkan alasan pihaknya tetap oposisi karena tuntutan aspirasi dari kader Partai Gerindra di level bawah. Selain itu, sambungnya, Prabowo dalam waktu dekat akan bertemu dengan para pendukungnya guna meluruskan apa yang muncul dalam pertemuan dengan Jokowi.
"Saya katakan tadi, Bung Karno pernah diculik, karena rakyat tidak selalu bisa memahami visi pemimpin. Itu hal yang biasa. Maka akan kami komunikasikan dan pak Prabowo mengatakan akan mengkomunikasikan dengan kelompok-kelompok itu," kata Sodik.
Tak hanya itu, Sodik mengatakan antara Prabowo dan Jokowi sendiri masih terdapat perbedaan visi di bidang ekonomi. Ia menegaskan Prabowo masih menjunjung tinggi semangat kedaulatan ekonomi Indonesia.
"Kita ini kan betul-betul ingin menjaga kedaulatan ekonomi kita. Kita berkolaborasi dengan asing oke. Tapi jangan biarkan mereka menguasai kita. Itu kan hal visi-visi besar yang begitu," kata dia.
"Tapi prinsipnya bahwa pertemuan Jokowi-Prabowo itu bukan berarti kami gabung ke koalisi," tambahnya.
(rzr/kid)
"Kalau soal tawaran konkret [bergabung ke Jokowi], yang berhak bicara itu pimpinan kami, tapi pimpinan kami juga sudah sekaligus mengatakan bahwa kami tetap oposisi," kata Sodik di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (15/7).
Lebih lanjut, Sodik meluruskan pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan siap untuk membantu pemerintah dalam pertemuan dengan Jokowi, Sabtu (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sodik menerangkan maksud dari pernyataan Prabowo itu adalah siap bekerjasama di posisi apapun demi membangun Indonesia yang lebih baik.
"Jangan diartikan bahwa kerja sama dipersempit bahwa kami masuk kabinet. Oposisi yang baik adalah bagian dari kerja sama demi bangsa. Bukan bagi-bagi kursi kabinet," tegasnya.
"Saya katakan tadi, Bung Karno pernah diculik, karena rakyat tidak selalu bisa memahami visi pemimpin. Itu hal yang biasa. Maka akan kami komunikasikan dan pak Prabowo mengatakan akan mengkomunikasikan dengan kelompok-kelompok itu," kata Sodik.
 Pertemuan perdana Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) pascapilpres 2019 berlangsung di dalam gerbong kereta MRT di Jakarta, 13 Juli 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Tak hanya itu, Sodik mengatakan antara Prabowo dan Jokowi sendiri masih terdapat perbedaan visi di bidang ekonomi. Ia menegaskan Prabowo masih menjunjung tinggi semangat kedaulatan ekonomi Indonesia.
"Kita ini kan betul-betul ingin menjaga kedaulatan ekonomi kita. Kita berkolaborasi dengan asing oke. Tapi jangan biarkan mereka menguasai kita. Itu kan hal visi-visi besar yang begitu," kata dia.
"Tapi prinsipnya bahwa pertemuan Jokowi-Prabowo itu bukan berarti kami gabung ke koalisi," tambahnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK