Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Rakyat Demokratik (
PRD), yang dikenal kerap memobilisasi massa di era Orde Baru, bertekad menjadi peserta
Pemilu 2024 mendatang. Sejumlah misi direncanakan sejak dini.
Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono mengatakan pihaknya segera mengurus segala persiapan agar bisa menjadi kontestan pesta demokrasi lima tahunan.
Sejauh ini, kata Jabo, PRD sudah memiliki struktur kepengurusan di 31 provinsi. Partai yang dicap radikal oleh pemerintah Orde Baru itu pun sudah memiliki struktur kepengurusan hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Hanya di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah yang tidak ada kepengurusan PRD," kata Jabo saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Senin (22/7).
Ke depannya, Jabo mengatakan PRD bakal lebih gencar memperkenalkan diri ke khalayak publik. Misalnya, dengan memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil seperti petani dan nelayan serta korban konflik agraria.
Selain itu, PRD juga berupaya mempersiapkan logistik. Hal itu diutarakan Sekjen Dominggus Oktavianus. Biaya besar merupakan syarat nonformal yang harus dimiliki suatu partai untuk meningkatkan popularitas.
"Saya kira itu masih dalam tahap upaya," ucap Dominggus saat ditemui di Kantornya bilangan Tebet, Jakarta, Rabu (24/7).
PRD didirikan pada 15 April 1996 oleh sejumlah mahasiswa dan aktivis di Sleman, Yogyakarta lalu dideklarasikan pada 22 Juli 1996. Ketua Umum dijabat oleh Budiman Sudjatmiko, sementara posisi Sekjen diisi oleh Petrus Haryanto.
PRD memayungi banyak organisasi. Di antaranya Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID), Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker), dan Serikat Tani Nasional (STN).
Organisasi-organisasi itu eksis terlebih dahulu dibanding PRD. Di antara kelompok tersebut, anggota SMID paling dominan dalam kepengurusan PRD.
Dahulu, PRD sering memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat. Selain itu, mobilisasi massa pun kerap dilakukan di berbagai wilayah.
Misalnya, pada 1 Mei 1995, aktivis SMID menggerakkan 400 mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah untuk berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Kala itu bertepatan dengan hari buruh.
Pada 18 Juli 1995 di Bogor, aktivis PPBI dan SMID mengorganisir 13 ribu buruh untuk menuntut kenaikan upah. Aktivis PPBI Dita Indah Sari, yang kini menjadi kader PKB, ditangkap.
Kemudian, pada 7 Desember 1995 di Solo, PPBI menggerakkan sekitar 14 ribu buruh di pabrik tekstil Sritex. Sekitar 15 anggota PRD ditangkap.
Aktivis PRD menyatakan dukungan kepada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI pada pertengahan 1996. Mereka menolak Soeryadi, yang mana merupakan orang pilihan Soeharto.
Hingga kemudian, pecah Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) di Jakarta. PRD dituduh pemerintah sebagai dalang, sehingga banyak pimpinan yang ditangkapi. Namun, PRD tetap menjalankan agendanya di bawah tanah. Mereka tetap mengoordinir aksi secara senyap.
Ketika Orde Baru runtuh, PRD sempat ikut Pemilu 1999. Akan tetapi, mereka hanya memperoleh 0,07 persen suara nasional, sehingga tidak mendapatkan kursi parlemen. Sejak itu, PRD tidak pernah lagi mengikuti kontestasi pemilu.
 Foto: Dok. Istimewa Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief saat masih aktif sebagai petinggi PRD medio 1990-an silam. |
Ketika Soeharto jatuh, sebenarnya banyak pula pengurus inti PRD yang berpindah menjadi kader partai lain.
Di antaranya, Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko yang menjadi kader PDI Perjuangan, Ketua Umum SMID Andi Arief ikut bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga menjadi kader Partai demokrat. Kemudian, Ketua SMID Yogyakarta Faisol Reza dan aktivis PPBI Dita Indah Sari bergabung dengan PKB serta aktivis SMID Yogyakarta Subarni Budi Kasih kini menjadi kader NasDem.
Tokoh Lama Mustahil Kembali ke PRDMantan Ketua SMID Yogyakarta,
onderbouw PRD, Faisol Reza menyambut baik kabar PRD yang bertekad menjadi peserta Pemilu 2024. Dia yakin kader-kader muda mampu menyiapkan segala hal.
"Mereka bisa fokus kok. Partai baru seperti PSI saja bisa. Perindo bisa," tutur Faisol saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Senin lalu (22/7).
Faisol mengatakan PRD bakal menghadapi sejumlah tantangan. Mereka harus benar-benar fokus menyiapkan diri, karena sudah begitu lama tidak ikut Pemilu. Terakhir, PRD menjadi peserta pemilu pada 1999 atau 20 tahun yang lalu.
Tantangan lain yakni menghapus stigma PRD adalah PKI. Menurut Faisol, hal itu tidak mudah. Terlebih, ulang tahun PRD ke-23 sempat digeruduk FPI di Surabaya pada Senin lalu (22/7).
"Jadi, tidak mudah," ucap Faisol.
Meski mendukung tekad PRD yang ingin menjadi peserta pemilu, Faisol tidak tertarik untuk kembali ke partai lamanya itu. Dia mengatakan kondisi politik sudah berubah. Tak seperti dulu.
Berlanjut ke halaman selanjutnya...
Faisol kini menjabat sebagai Wakil Sekjen PKB. Dia memutuskan pindah dari PRD ke PKB medio 1999 silam.
Alasan Faisol pindah ke PKB karena dirinya berasal dari lingkungan santri. Kala itu, dia yakin akan kerasan berpolitik bersama PKB yang diketuai Abdurrahman Wahid atau Gusdur.
Faisol mengatakan pada 1999 silam terjadi diskusi panjang di antara pengurus PRD berkutat pada sikap masing-masing setelah PRD dinyatakan tak lolos
parliamentary threshold pemilu 1999 silam.
Banyak perbedaan pandangan hingga sejumlah pengurus memutuskan sikapnya masing-masing. Ada yang loncat ke partai lain, aktif di lembaga swadaya masyarakat, ada pula yang bertahan.
"Salah satunya saya dan Andi Arief merasa bahwa ruang di PRD terlalu kecil. Jadi ya sudahlah. Kita merasa lebih cocok dengan Demokrat ya ke Demokrat, ke PDIP ya PDIP, PKB ya PKB," ucapnya.
Faisol mengatakan jika dirinya kembali ke PRD pun belum tentu bisa membangun partai lamanya itu menjadi besar. Situasi politik saat ini tidak sama dengan masa lalu.
Dia yakin para pendiri dan pengurus PRD lama yang kini kader partai lain pun sama seperti dirinya. Sangat kecil kemungkinan bereuni kembali dan membangun PRD secara bersama-sama seperti masa lalu.
"Andi Arief saya kira enggak akan kembali ke PRD. Saya juga hampir enggak mungkin," kata Faisol.
Meski demikian, Faisol menekankan bahwa perjuangan tidak harus dalam satu perahu atau kendaraan politik yang sama. Dia lebih menggarisbawahi soal substansi dari perjuangan itu sendiri.
Faisol mengklaim dirinya tetap berjuang demi kesejahteraan masyarakat, keadilan, kemakmuran serta demokrasi. Sama seperti yang dulu PRD suarakan.
"Kita bicara substansi. Bukan organisasi. Saya menggunakan kendaraan politik yang lain, bukan PRD," ujar Faisol.
Mantan Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko enggan memberi komentari terkait partai lamanya yang bertekad ikut Pemilu 2024. Dia merasa sudah tidak memiliki kapasitas untuk bicara.
"Itu sudah jadi urusan partai lain," ucap Budiman saat dihubungi, Senin (22/7)
Diketahui, Budiman kini menjadi kader PDIP usai bebas dari penjara. Kala itu, Budiman dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Dia lalu bebas setelah diberikan amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid.
Seperti halnya, Mantan Ketua Umum SMID Andi Arief. Dia sudah tidak mau memberi tanggapan terkait PRD yang bertekad ikut Pemilu 2024. Dia hanya mengucapkan satu kata ketika ditanya soal kans para pengurus PRD reuni kembali.
"Berat," tuturnya.
 Foto: REUTERS Politisi PDIP mantan Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko di sela persidangan pada 1996 lalu. |
Dahulu, saat Budiman Sudjatmiko ditangkap, Andi Arief sempat menjabat sebagai ketua umum PRD di bawah tanah. Dia menggunakan nama samaran Mirah Mahardika dan kerap menyebarkan pernyataan melalui media atas nama PRD.
Faisol Reza mengatakan Mirah Mahardika adalah nama pimpinan kolektif usai pengurus PRD tercerai berai dan ditangkap aparat. Andi, kata Faisol, adalah salah satunya.
Andi pun sempat diculik oleh aparat saat berada di rumahnya, di Lampung. Namun, dia dibebaskan sebelum menjalani proses persidangan. Kini, Andi dikenal sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat.
Tetap Melaju Tanpa Tokoh LawasSekjen PRD Dominggus Oktavianus tidak memusingkan soal mantan pengurus yang enggan reuni kembali. PRD akan terus berjuang memperkuat diri dengan sumber daya yang ada saat ini.
"Sebenarnya kita terbuka, cuma kadang-kadang ada yang menganggap perjuangannya menumbangkan Soeharto, maka selesai," kata Dominggus.
Dominggus lalu menjelaskan langkah PRD yang akan ditempuh. Dia mengatakan bakal mengoptimalkan organisasi-organisasi penopang PRD.
Ada pun beberapa organisasi yang dimaksud ialah Serikat Tani Nasional (STN), LMND (Liga Mahasiwa Nasional untuk Demokrasi), Jaringan Kebudayaan Rakyat (Jaker), dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).
Kemudian ada Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API) yang baru terbentuk empat tahun lalu.
Organisasi-organisasi itulah yang akan mempromosikan PRD ke masyarakat. Sebagai partai kader berbasis massa, kata Dominggus, PRD bakal memberikan pendidikan politik tentang gagasan yang diusung sekaligus merekrut anggota baru.
PRD, terang dia, mengadopsi konsep Trisakti yang digagas Bung Karno. Konsep itu berisi kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Dominggus mengatakan PRD sampai sejauh ini juga konsisten memberi advokasi hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban atas konflik lahan.
"Dasarnya adalah Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria tahun 1960, itu yang seharusnya digunakan," imbuh Dominggus.