Nostalgia PRD Tanpa Reuni Diaspora Aktivis Penggerak Massa
CNN Indonesia
Senin, 29 Jul 2019 09:13 WIB
Faisol kini menjabat sebagai Wakil Sekjen PKB. Dia memutuskan pindah dari PRD ke PKB medio 1999 silam.
Alasan Faisol pindah ke PKB karena dirinya berasal dari lingkungan santri. Kala itu, dia yakin akan kerasan berpolitik bersama PKB yang diketuai Abdurrahman Wahid atau Gusdur.
Faisol mengatakan pada 1999 silam terjadi diskusi panjang di antara pengurus PRD berkutat pada sikap masing-masing setelah PRD dinyatakan tak lolos parliamentary threshold pemilu 1999 silam.
Banyak perbedaan pandangan hingga sejumlah pengurus memutuskan sikapnya masing-masing. Ada yang loncat ke partai lain, aktif di lembaga swadaya masyarakat, ada pula yang bertahan.
"Salah satunya saya dan Andi Arief merasa bahwa ruang di PRD terlalu kecil. Jadi ya sudahlah. Kita merasa lebih cocok dengan Demokrat ya ke Demokrat, ke PDIP ya PDIP, PKB ya PKB," ucapnya.
Faisol mengatakan jika dirinya kembali ke PRD pun belum tentu bisa membangun partai lamanya itu menjadi besar. Situasi politik saat ini tidak sama dengan masa lalu.
Dia yakin para pendiri dan pengurus PRD lama yang kini kader partai lain pun sama seperti dirinya. Sangat kecil kemungkinan bereuni kembali dan membangun PRD secara bersama-sama seperti masa lalu.
"Andi Arief saya kira enggak akan kembali ke PRD. Saya juga hampir enggak mungkin," kata Faisol.
Meski demikian, Faisol menekankan bahwa perjuangan tidak harus dalam satu perahu atau kendaraan politik yang sama. Dia lebih menggarisbawahi soal substansi dari perjuangan itu sendiri.
Faisol mengklaim dirinya tetap berjuang demi kesejahteraan masyarakat, keadilan, kemakmuran serta demokrasi. Sama seperti yang dulu PRD suarakan.
"Kita bicara substansi. Bukan organisasi. Saya menggunakan kendaraan politik yang lain, bukan PRD," ujar Faisol.
Mantan Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko enggan memberi komentari terkait partai lamanya yang bertekad ikut Pemilu 2024. Dia merasa sudah tidak memiliki kapasitas untuk bicara.
"Itu sudah jadi urusan partai lain," ucap Budiman saat dihubungi, Senin (22/7)
Diketahui, Budiman kini menjadi kader PDIP usai bebas dari penjara. Kala itu, Budiman dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Dia lalu bebas setelah diberikan amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid.
Seperti halnya, Mantan Ketua Umum SMID Andi Arief. Dia sudah tidak mau memberi tanggapan terkait PRD yang bertekad ikut Pemilu 2024. Dia hanya mengucapkan satu kata ketika ditanya soal kans para pengurus PRD reuni kembali.
"Berat," tuturnya.
Dahulu, saat Budiman Sudjatmiko ditangkap, Andi Arief sempat menjabat sebagai ketua umum PRD di bawah tanah. Dia menggunakan nama samaran Mirah Mahardika dan kerap menyebarkan pernyataan melalui media atas nama PRD.
Faisol Reza mengatakan Mirah Mahardika adalah nama pimpinan kolektif usai pengurus PRD tercerai berai dan ditangkap aparat. Andi, kata Faisol, adalah salah satunya.
Andi pun sempat diculik oleh aparat saat berada di rumahnya, di Lampung. Namun, dia dibebaskan sebelum menjalani proses persidangan. Kini, Andi dikenal sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat.
Tetap Melaju Tanpa Tokoh Lawas
Sekjen PRD Dominggus Oktavianus tidak memusingkan soal mantan pengurus yang enggan reuni kembali. PRD akan terus berjuang memperkuat diri dengan sumber daya yang ada saat ini.
"Sebenarnya kita terbuka, cuma kadang-kadang ada yang menganggap perjuangannya menumbangkan Soeharto, maka selesai," kata Dominggus.
Dominggus lalu menjelaskan langkah PRD yang akan ditempuh. Dia mengatakan bakal mengoptimalkan organisasi-organisasi penopang PRD.
Ada pun beberapa organisasi yang dimaksud ialah Serikat Tani Nasional (STN), LMND (Liga Mahasiwa Nasional untuk Demokrasi), Jaringan Kebudayaan Rakyat (Jaker), dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).
Kemudian ada Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API) yang baru terbentuk empat tahun lalu.
Organisasi-organisasi itulah yang akan mempromosikan PRD ke masyarakat. Sebagai partai kader berbasis massa, kata Dominggus, PRD bakal memberikan pendidikan politik tentang gagasan yang diusung sekaligus merekrut anggota baru.
PRD, terang dia, mengadopsi konsep Trisakti yang digagas Bung Karno. Konsep itu berisi kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Dominggus mengatakan PRD sampai sejauh ini juga konsisten memberi advokasi hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban atas konflik lahan.
"Dasarnya adalah Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria tahun 1960, itu yang seharusnya digunakan," imbuh Dominggus. (bmw/ryn)
Alasan Faisol pindah ke PKB karena dirinya berasal dari lingkungan santri. Kala itu, dia yakin akan kerasan berpolitik bersama PKB yang diketuai Abdurrahman Wahid atau Gusdur.
Faisol mengatakan pada 1999 silam terjadi diskusi panjang di antara pengurus PRD berkutat pada sikap masing-masing setelah PRD dinyatakan tak lolos parliamentary threshold pemilu 1999 silam.
Banyak perbedaan pandangan hingga sejumlah pengurus memutuskan sikapnya masing-masing. Ada yang loncat ke partai lain, aktif di lembaga swadaya masyarakat, ada pula yang bertahan.
"Salah satunya saya dan Andi Arief merasa bahwa ruang di PRD terlalu kecil. Jadi ya sudahlah. Kita merasa lebih cocok dengan Demokrat ya ke Demokrat, ke PDIP ya PDIP, PKB ya PKB," ucapnya.
"Andi Arief saya kira enggak akan kembali ke PRD. Saya juga hampir enggak mungkin," kata Faisol.
Meski demikian, Faisol menekankan bahwa perjuangan tidak harus dalam satu perahu atau kendaraan politik yang sama. Dia lebih menggarisbawahi soal substansi dari perjuangan itu sendiri.
Faisol mengklaim dirinya tetap berjuang demi kesejahteraan masyarakat, keadilan, kemakmuran serta demokrasi. Sama seperti yang dulu PRD suarakan.
"Kita bicara substansi. Bukan organisasi. Saya menggunakan kendaraan politik yang lain, bukan PRD," ujar Faisol.
"Itu sudah jadi urusan partai lain," ucap Budiman saat dihubungi, Senin (22/7)
Diketahui, Budiman kini menjadi kader PDIP usai bebas dari penjara. Kala itu, Budiman dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Dia lalu bebas setelah diberikan amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid.
Seperti halnya, Mantan Ketua Umum SMID Andi Arief. Dia sudah tidak mau memberi tanggapan terkait PRD yang bertekad ikut Pemilu 2024. Dia hanya mengucapkan satu kata ketika ditanya soal kans para pengurus PRD reuni kembali.
"Berat," tuturnya.
 Foto: REUTERSPolitisi PDIP mantan Ketua Umum PRD Budiman Sudjatmiko di sela persidangan pada 1996 lalu. |
Dahulu, saat Budiman Sudjatmiko ditangkap, Andi Arief sempat menjabat sebagai ketua umum PRD di bawah tanah. Dia menggunakan nama samaran Mirah Mahardika dan kerap menyebarkan pernyataan melalui media atas nama PRD.
Faisol Reza mengatakan Mirah Mahardika adalah nama pimpinan kolektif usai pengurus PRD tercerai berai dan ditangkap aparat. Andi, kata Faisol, adalah salah satunya.
Andi pun sempat diculik oleh aparat saat berada di rumahnya, di Lampung. Namun, dia dibebaskan sebelum menjalani proses persidangan. Kini, Andi dikenal sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat.
Tetap Melaju Tanpa Tokoh Lawas
Sekjen PRD Dominggus Oktavianus tidak memusingkan soal mantan pengurus yang enggan reuni kembali. PRD akan terus berjuang memperkuat diri dengan sumber daya yang ada saat ini.
"Sebenarnya kita terbuka, cuma kadang-kadang ada yang menganggap perjuangannya menumbangkan Soeharto, maka selesai," kata Dominggus.
Dominggus lalu menjelaskan langkah PRD yang akan ditempuh. Dia mengatakan bakal mengoptimalkan organisasi-organisasi penopang PRD.
Kemudian ada Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API) yang baru terbentuk empat tahun lalu.
Organisasi-organisasi itulah yang akan mempromosikan PRD ke masyarakat. Sebagai partai kader berbasis massa, kata Dominggus, PRD bakal memberikan pendidikan politik tentang gagasan yang diusung sekaligus merekrut anggota baru.
PRD, terang dia, mengadopsi konsep Trisakti yang digagas Bung Karno. Konsep itu berisi kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Dominggus mengatakan PRD sampai sejauh ini juga konsisten memberi advokasi hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban atas konflik lahan.
"Dasarnya adalah Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria tahun 1960, itu yang seharusnya digunakan," imbuh Dominggus. (bmw/ryn)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK