Agum Gumelar Ingatkan TNI-Polri Bahaya Radikal Kanan dan Kiri

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengingatkan TNI dan Polri agar tetap bersatu menjaga NKRI dari ancaman gerakan radikal.

"Tugas kita bukan sekadar mengawal perjalan pemerintahan terpilih nanti sampai 2024, tapi lebih besar lagi menjaga keutuhan bangsa dan negara ini dari ancaman gerakan yang sifatnya radikal, bisa radikal kiri atau kanan," ujar Agum di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (29/7).

Lihat juga: Gara-gara Buku PKI, Pegiat Literasi Berurusan dengan Polisi

Agum tak merinci nama gerakan radikal kiri dan kanan yang dimaksudnya. Namun dalam kesempatan itu dia menyatakan TNI dan Polri tidak boleh terpecah akibat pemilu.

Menurut Agum tugas TNI dan Polri ke depan lebih berat, yakni menghadapi ancaman dari gerakan radikal yang hendak mengganti Pancasila dan NKRI. Ia berkata TNI dan Polri harus solid untuk menghadapi ancaman tersebut.

"Lupakan perbedaan masa kemarin. Kita menyongsong masa depan," kata Agum.

Agum menyebut ada pihak yang hendak membuat hubungan TNI dan Polri tidak harmonis. Salah satu tindakan merusak hubungan TNI dan Polri, lanjut Agum, terjadi dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.

Lihat juga: Said Aqil Sebut PNS Antinasionalisme Terinspirasi Sayyid Qutb

Meski tak merinci unjuk rasa yang dimaksud, Agum mengaku mendengar ada provokasi yang dilakukan pihak tertentu untuk mendiskreditkan Polri di hadapan TNI.

"Upaya untuk memecah belah TNI-Polri kita bisa lihat dan rasakan. Caba kemarin waktu ujuk rasa itu 'Polisi musuh kita, TNI kawan kita'. Itu kan upaya untuk memecah belah. Nah, di situlah perlu kewaspadaan kita," ujarnya.

Agum lantas mengaitkan tindakan memecah belah TNI-Polri dengan komunisme. 

Lihat juga: HUT Dibubarkan, PRD Sindir Elemen Anti Demokrasi seperti Orba

Dia bilang orang-orang komunis menggunakan strategi memecah belah untuk menguasai NKRI. Akan tetapi, ia menyampaikan semua pihak tidak perlu mengkhawatirkan komunisme di Indonesia karena telah ada TAP MPR Nomor XXV/1966 yang melarang keberadaan paham komunis.

"Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) waktu dialog dengan santri di Jawa Barat ada khawatir dengan kebangkitan komunis. Pak Jokowi kan jawabannya tegas, lho kalau soal itu kita sudah ada TAP MPR. Kalau mereka mau bangkit kembali, ya, digebuk," ujar Agum.

[Gambas:Video CNN]

(jps/wis)