SMRC: Demokrasi Indonesia Masih Kelas Rendah Karena 'Baperan'

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menyebut iklim demokrasi Indonesia masih rendah terutama karena kriminalisasi terhadap ucapan.

Saiful menyebut itu dapat dilihat dari kasus penangkapan dan penahanan Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani dalam kasus 'ujaran idiot'.

Lihat juga: Indeks Demokrasi Indonesia Naik 0,28, Kebebasan Sipil Menurun

"[Ucapan] 'idiot' itu biasa aja lah, jangan terlalu baperan (terbawa perasaan) itu. Maksud saya dalam demokrasi biasa aja, seperti itu harusnya. Tapi lagi-lagi kelas kita masih rendah, [sementara] yang kita tuntut demokrasi yang hebat," ujar Saiful usai acara 'Meredupnya Demokrasi di Indonesia' di Kantornya, Menteng, Minggu (4/8).

"Kalau kesannya main-main [dalam berdemokrasi] memang jadi gitu, ditangkepin, ditahan polisi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Saiful menuturkan ada faktor lain yang menyebabkan demokrasi mengalami kemunduran. Seperti di antaranya ialah kuatnya diskriminasi kalangan minoritas terutama soal keagamaan, pengekangan kebebasan sipil, dan kebebasan berkumpul yang berkaitan dengan kasus masa lalu yang tidak terlindungi.

Sejumlah aktivis lingkungan juga dikriminalisasi karena memprotes pembangunan sejumlah industri yang dianggap merusak lingkungan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

"Misalnya kasus kekerasan G30S, kerusuhan 1998, dan lain-lain. Aktivis gerakan ini sering terintimidasi," tandas dia.

Aturan hukum yang merupakan bagian dari kebebasan sipil, menurut dia, terlihat buruk. Terutama berkaitan dengan perlakuan penegak hukum terhadap warga negara yang diduga melanggar hukum yang dinilainya melanggar prinsip hak asasi manusia.

"Terhadap ini baru mencapai 25 persen kinerjanya," pungkasnya.

Lihat juga: BPS: Kebebasan Berkeyakinan 2018 di 20 Provinsi Menurun

Dia melanjutkan, salah satu faktor kunci peningkatan tindak diskriminasi yang bahkan disertai kekerasan oleh kelompok konservatif terhadap kelompok minoritas adalah karena adanya keraguan dari pemerintah untuk bersikap tegas menegakkan prinsip kesetaraan warga negara.

"Ada asumsi di elite politik bahwa gelombang konservativisme diskriminatif itu besar dan berpengaruh sehingga bisa mengancam posisi politik elite itu bila mereka bersikap tegas," ujarnya.

Atas dasar ini, Saiful memandang ke depan harus ada kepemimpinan strategis di tingkat pusat hingga daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan. Selain itu, perlu ada pembenahan aturan yang masih memberikan celah bagi praktik diskriminatif.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

"Para pemimpin harus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak sipil dan kebebasan sipil warga negara," tukas dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia pada 2018 mencapai 72,39 poin, atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 72,11 poin.

Indeks Demokrasi ini BPS melihat tiga aspek utama yang terdiri dari kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Lihat juga: Membangkitkan Orde Baru Lewat Tim Pantau Pencaci Jokowi

Peningkatan Indeks Demokrasi ini terjadi karena ada perbaikan pada aspek lembaga demokrasi. Sementara, dua aspek lain, yakni hak-hak politik dan kebebasan politik, mengalami penurunan poin.

Selain itu, variabel kebebasan berkeyakinan mengalami penurunan sepanjang 2018. Yakni, dari yang sebelumnya 84,28 menjadi 82,86 persen.

[Gambas:Video CNN] (ryn/arh)