KSP Bantah Impor Rektor Asing, Tapi Orang Level Internasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana mengimpor rektor asing, melainkan merekrut seseorang dengan kualifikasi internasional. Bisa berasal dari negara lain, bisa pula warga negara Indonesia.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir berencana mengimpor rektor asing untuk meningkatkan peringkat PTN di level internasional. Jokowi juga sudah menyetujui rencana itu.

"Agar tidak terjebak wacana rektornya bule atau asing, tidak asing. Bukan. Rektornya adalah rektor dengan kualifikasi internasional, juga para pengajarnya," kata Yanuar, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Kamis (8/8).

Yanuar meluruskan bahwa maksud Presiden Jokowi bukan sekadar rektor yang akan direkrut, tetapi juga tenaga pengajar dengan kualifikasi internasional.

Lihat juga: Timbang Impor Rektor, UGM Pilih Dosen Asing Buat Dongkrak PTN

Dia menyatakan dengan kualifikasi internasional, rektor dan dosen tersebut bisa berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Hal terpenting penting dari rencana ini, lanjutnya, adalah merekrut rektor maupun dosen yang memiliki kualifikasi internasional.

"Mau kulitnya putih atau kuning sawo matang, sawo busuk terserah. Pokoknya kualifikasi internasional, dan itu harus diatur nanti," tutur Yanuar.

"Mau itu asing atau orang Indonesia, orang Indonesia di luar negeri juga banyak lho. Saya sendiri 12 tahun mengajar di Inggris, diaspora," lanjutnya

Yanuar memahami kritik yang dilontarkan sejumlah rektor PTN. Menurutnya, mereka mengkritik karena hanya memahami bahwa pemerintah berencana mengimpor rektor asing. Padahal, lanjutnya, maksud pemerintah adalah rektor dengan kualifikasi internasional.

Lihat juga: JK Ingin Warga Asing Jangan Langsung Jadi Rektor

Ia mengatakan rencana merekrut rektor dengan kualifikasi internasional akan mulai berjalan pada 2020 mendatang. Yanuar belum tahu PTN mana yang paling pertama menerapkan rencana tersebut. Menurutnya, kewenangan ada di Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi.

"Itu harus ada kualifikasi. Maka itu nanti perdebatannya adalah area yang harus kita pertajam di situ nanti kualifikasinya seperti apa," katanya.

Jokowi, lanjut Yanuar, ingin seluruh kualitas PTN terangkat dengan kehadiran rektor dan dosen yang memiliki kualifikasi internasional. Yanuar menyebut langkah yang diambil pemerintah ini adalah untuk membangun sebuah ekosistem baru.

Dalam membangun ekosistem di lingkungan perguruan tinggi ini, kata Yanuar, pemerintah juga sudah menyiapkan dana abadi perguruan tinggi. Jumlahnya dari Rp5 triliun sampai Rp50 triliun dan tengah dikumpulkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Jadi presiden sudah memerintahkan agar perguruan-perguruan tinggi di Indonesia yang berkualitas mendapatkan dana abadi," tuturnya.

Lihat juga: Puan Dukung Rektor Asing: Kenapa Kita Tak Bisa Berpikir Maju?

Yanuar mengatakan dana abadi itu digunakan untuk meningkatkan kualitas PTN agar kampus-kampus Indonesia mampu masuk dalam 500 besar ranking dunia. Saat ini baru ada tiga PTN yang masuk 500 besar, yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada.

Sementara universitas lainnya yang hampir masuk deretan kampus terbaik dunia antara lain, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Surabaya, dan Universitas Airlangga.

"Maka wacana rektor asing bukan wacana mendatangkan orang asing menjadi rektor kemudian perguruan tinggi naik kualitasnya, enggak," katanya.

"Tapi, membangun ekosistem di perguruan tinggi tersebut mulai dari pimpinan sampai tenaga pengajar, dan konteka ke kualifikasi internasional. Dan sekarang kita sudah mengarah ke sana," ujar Yanuar.
[Gambas:Video CNN] (bmw/fra/sur)