JK Ingin Warga Asing Jangan Langsung Jadi Rektor

CNN Indonesia | Rabu, 07/08/2019 05:30 WIB
JK Ingin Warga Asing Jangan Langsung Jadi Rektor Wapres Jusuf Kalla menilai warga asing untuk menjadi rektor mestilah dilakukan secara bertahap, dengan tujuan ada penyesuaian antara individu dengan institusi. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana Kemristekdikti mengundang warga asing menjadi rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Namun JK berpendapat proses jadi rektor itu mesti dilakukan bertahap.

"Ya setuju rektor asing tapi melalui tahapan sehingga universitas tak syok, rektornya juga tidak syok. Dimulai dari penasihat teknis, dekan. Baru kalau dimajukan, jadi rektor," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (6/8).

JK menilai rektor memiliki tanggung jawab besar karena tak hanya mengurus akademik di universitas, melainkan juga bertanggung jawab dalam hal anggaran hingga urusan sosial.


"Maka yang pertama bisa [jadi] dekan dulu, karena kalau rektor kan urusannya banyak. Ada anggaran, urusan sosial, urusan raker sana sini. Kalau asing, bisa bingung dia," ucapnya.


Kendati demikian, JK tak menampik bahwa kebutuhan rektor asing saat ini tetap diperlukan PTN. Rencana ini, menurutnya, tak lantas mengecilkan peran rektor maupun tenaga pendidik dari Indonesia sendiri.

Namun ia meyakini keberadaan rektor asing itu dapat meningkatkan kualitas universitas di Indonesia.

"Teknologi sudah sangat cepat, karena itu universitas kita juga harus cepat majunya. Salah satunya mendatangkan dosen, ahli-ahli. Kita juga banyak ahlinya cuma kita harus punya standar yang lebih tinggi lagi," katanya.


Rencana pemerintah untuk mendatangkan rektor asing untuk universitas di Indonesia sebelumnya menuai polemik.

Menristekdikti Mohamad Nasir menargetkan pada 2020 sudah terdapat perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Setidaknya, dalam lima tahun ke depan, terdapat lima PTN yang akan dipimpin oleh rektor asing.

Untuk memuluskan rencana tersebut, Nasir berencana merevisi peraturan agar warga asing bisa memimpin dan mengajar serta meneliti di PTN. (pris/end)