Komnas HAM Tolak Draf Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) keberatan dengan rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Tugas Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

"Jadi kami akan menyurati keberatan kami karena ancamannya ancaman keras. Tata kelola demokrasi berdasarkan negara yang punya basic negara hukum ini ditabrak," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Lihat juga: Koopssus Diklaim Tak Jelas, LSM Duga Faktor Bagi-bagi Jabatan

Saat ini Jokowi sedang menyusun draf Perpres itu.  Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

Dalam Perpres Nomor 42 itu Jokowi mengesahkan pembentukan Komando operasi Khusus TNI (Koopsus TNI) yang salah satu tugasnya melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan aksi terorisme.

Anam menjelaskan draf perpres pelibatan TNI melanggar berbagai pasal di sejumlah undang-undang, mulai dari UU Terorisme hingga UU TNI.

Pelibatan TNI mengatasi terorisme, menurut Anam, juga mengindikasikan pemerintah kembali pada paradigma lama ketika TNI mendapat ruang berperan lebih dari fungsi militernya.

Lihat juga: Polri Sebut Kerja Koopssus Dikoordinasikan dengan Densus 88

"Bertentangan sesuatu yang diatur dengan sesuatu yang sudah diatur di konstitusi. Ini tabrakannya banyak sekali, dan ini mengancam. Perpres ini mengancam TNI kita menjadi tidak profesional," jelasnya.

Anam mendorong agar presiden melakukan evaluasi kembali terhadap draf perpres itu. Menurutnya, pelibatan TNI yang begitu luas dalam Perpres itu seperti tindakan intelijen, penyelidikan, penyidikan hingga pemulihan tidak begitu efektif dalam menangani persoalan terorisme.

"Lebih penting guru daripada TNI dalam konteks pencegahan radikalisme. Atau lebih penting psikolog daripada TNI dalam konteks misalnya pemulihan. Lebih penting kiai daripada TNI dalam konteks melawan doktrin-doktrin misalnya keagamaan," jelas dia.

Anam menyatakan Komnas HAM pada dasarnya tak menolak sepenuhnya pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Hanya saja bentuk pelibatannya bukan lewat peraturan permanen seperti Perpres.

Lihat juga: Moeldoko Sebut Koopssus TNI Tangani Teror Kedaulatan Negara

Kata Anam, pelibatan TNI dalam operasi terorisme yang bersifat perang bisa dilakukan dengan mengatur skala dan target tertentu dalam pelibatan itu. Jika dilibatkan secara permanen, dia mengatakan rentan melanggar HAM.

"Bukan sesuatu yang diatur permanen. Begini saja bahaya. Ini malah ngomong tindakan. Tindakan saja dibatasin, kok ini malah minta yang lain-lain," ujar dia.

[Gambas:Video CNN] (ani/wis)