Di Hadapan Jokowi, Ketua DPD Minta Setop Impor Pangan
CNN Indonesia
Jumat, 16 Agu 2019 14:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang atau Oso meminta pemerintah agar menghentikan kebijakan impor pangan selekas mungkin saat. Oso menyampaikan hal tersebut saat berpidato di depan Sidang Tahunan MPR yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8).
Menurutnya itu perlu dilakukan demi menyejahterakan petani lokal.
"Di waktu yang sama kita juga harus pastikan kesejahteraan para petaninya. Harus segera menghentikan impor, impor, impor," kata Oso.
Oso lalu menyinggung isu kedaulatan pangan di Indonesia dalam pidatonya. Dia meminta semua pihak agar dapat mengawal Rancangan Undang-undang tentang Kedaulatan Pangan yang sedang digagas DPD.
Oso mengatakan RUU itu merupakan jaminan agar pangan masyarakat bisa terpenuhi. Pula, turut memastikan kesejahteraan para petani Indonesia.
"Sedangkan di sektor pangan, kami mengajak agar semua pihak dapat mengawal RUU Kedaulatan Pangan," kata dia.
"Jika Petani sejahtera, maka negara akan aman sentosa," tambahnya.
Ketua Umum Partai Hanura itu juga bicara soal harga minyak yang terus melonjak selama 8 tahun belakangan. Dia memandang Indonesia perlu mengembangkan energi alternatif seperti membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
"Energi baru dan terbarukan bukan saja memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri saja. Lebih dari itu, hal tersebut juga membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia," kata Oso.
Oso mendukung pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota lain di seluruh Indonesia. Khusus pembangunan di Bengkayang, ia mengklaim PLTN itu layak dijadikan percontohan bagi seluruh daerah di Indonesia
"Hasil riset menyatakan 87 % masyarakat Provinsi Kalimantan Barat setuju pembangunan PLTN tersebut guna mendukung industrialisasi dan mensejahterakan masyarakat," ucap Oso.
Diketahui, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kerap melakukan impor barang dari luar negeri. Termasuk komoditas pangan.
Misalnya beras, pemerintah total telah mengimpor 4,7 juta ton dalam rentang waktu 2015-2018. Impor garam juga tergolong besar, yakni mencapai 12,3 juta ton sejak 2015 hingga 2018.
Tidak ketinggalan, pemerintah pun mengimpor gula dari negara lain. Sejak 2015 hingga 2018, pemerintah telah mengimpor 17,2 juta ton. Kemudian jagung, impor dilakukan sebanyak 5,7 juta ton dalam rentang waktu 2015-2018.
[Gambas:Video CNN] (bmw/rzr/sur)
Menurutnya itu perlu dilakukan demi menyejahterakan petani lokal.
"Di waktu yang sama kita juga harus pastikan kesejahteraan para petaninya. Harus segera menghentikan impor, impor, impor," kata Oso.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedangkan di sektor pangan, kami mengajak agar semua pihak dapat mengawal RUU Kedaulatan Pangan," kata dia.
"Energi baru dan terbarukan bukan saja memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri saja. Lebih dari itu, hal tersebut juga membuka peluang investasi jangka panjang di Indonesia," kata Oso.
Oso mendukung pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota lain di seluruh Indonesia. Khusus pembangunan di Bengkayang, ia mengklaim PLTN itu layak dijadikan percontohan bagi seluruh daerah di Indonesia
"Hasil riset menyatakan 87 % masyarakat Provinsi Kalimantan Barat setuju pembangunan PLTN tersebut guna mendukung industrialisasi dan mensejahterakan masyarakat," ucap Oso.
Misalnya beras, pemerintah total telah mengimpor 4,7 juta ton dalam rentang waktu 2015-2018. Impor garam juga tergolong besar, yakni mencapai 12,3 juta ton sejak 2015 hingga 2018.
Tidak ketinggalan, pemerintah pun mengimpor gula dari negara lain. Sejak 2015 hingga 2018, pemerintah telah mengimpor 17,2 juta ton. Kemudian jagung, impor dilakukan sebanyak 5,7 juta ton dalam rentang waktu 2015-2018.
[Gambas:Video CNN] (bmw/rzr/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK