Ketua MPR: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Harus Hati-hati

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan rencana Presiden Joko Widodo soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke salah satu provinsi di Kalimantan harus dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan rencana tersebut dengan matang.

"Tentu harus hati-hati ya, persiapkan dengan matang," kata sosok yang akrab disapa Zulhas itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (16/8).

Dia menerangkan, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendatang harus mempersiapkan dengan matang sarana dan prasarana pendukung di lokasi yang kelak dipilih untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.

Dia menambahkan, faktor ketersediaan sumber daya alam di lokasi yang dipilih nantinya juga harus menjadi salah satu faktor pertimbangan.

Lihat juga: Fahri Hamzah dan Fadli Zon Kritik Wacana Pemindahan Ibu Kota

"(Pertimbangannya) tentu lokasi, sarana prasarana pendukung (seperti) sumber daya alam yang mendukung (misalnya) air, lingkungan, dan lain-lain," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sebelumnya, Jokowi menutup pidato kenegaraan kedua di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sidang Tahunan MPR 2019 dengan meminta izin pemindahan ibu kota negara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memohon izin kepada seluruh peserta sidang dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Lihat juga: Ibu Kota Pindah ke Kaltim Terselip di Doa Sidang Tahunan MPR

"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi di Gedung Nusanatara I, Komplek Parlemen, Jumat (16/8).

Jokowi menyebut ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota, lanjut Jokowi, demi mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.

[Gambas:Video CNN] (mts/osc)