Mahfud MD Setuju Jokowi Pilih Jaksa Agung dari Non Parpol
CNN Indonesia
Jumat, 16 Agu 2019 23:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD mengaku sangat setuju atas keputusan Presiden Joko Widodo yang akan mengangkat Jaksa Agung 2019-2024 bukan dari unsur partai politik. Mahfud menyebut langkah yang diambil Jokowi ini sangat benar agar semua keputusan terkait kabinet baru bisa lebih netral.
"Menurut saya betul. Menurut saya betul, baiknya dari bukan Parpol agar lebih netral," kata Mahfud ditemui di Gedung JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
Menurut Mahfud jika dari kalangan non parpol, tentunya dalam menangani masalah pun bisa lebih profesional. Tak hanya itu, hal ini juga sekaligus bisa meningkatkan karier kalangan profesional di bidang hukum, alih-alih menunjuk para tokoh dari parpol.
"Bisa menangani masalah profesional. Bisa juga karier yang bagus. Saya setuju," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Meski begitu, Mahfud membantah soal kemungkinan dirinya ditawari posisi Jaksa Agung oleh Jokowi. Dia mengaku tak ada komunikasi apapun terkait kursi menteri atau Jaksa Agung antara dirinya dengan Jokowi.
"Enggak ada komunikasi soal itu, ndak ada pertanyaan soal itu, kalau bukan Pak Jokowi tanya (soal kursi Jaksa Agung) masa saya jawab," kata dia.
Lebih lanjut, Mahfud juga menyebut soal jatah menteri ini sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Tak ada satu pun pihak atau seseorang yang bisa memaksakan kehendak soal kursi menteri ini kepada Jokowi.
"Tidak ada seorang pun yang tahu dan orang juga tidak berhak memaksa Pak Jokowi. Itu sepenuhnya hak Pak Jokowi (memilih)," kata Mahfud.
[Gambas:Video CNN] (tst/osc)
"Menurut saya betul. Menurut saya betul, baiknya dari bukan Parpol agar lebih netral," kata Mahfud ditemui di Gedung JS Luwansa, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).
Menurut Mahfud jika dari kalangan non parpol, tentunya dalam menangani masalah pun bisa lebih profesional. Tak hanya itu, hal ini juga sekaligus bisa meningkatkan karier kalangan profesional di bidang hukum, alih-alih menunjuk para tokoh dari parpol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Mahfud juga menyebut soal jatah menteri ini sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Tak ada satu pun pihak atau seseorang yang bisa memaksakan kehendak soal kursi menteri ini kepada Jokowi.
"Tidak ada seorang pun yang tahu dan orang juga tidak berhak memaksa Pak Jokowi. Itu sepenuhnya hak Pak Jokowi (memilih)," kata Mahfud.
[Gambas:Video CNN] (tst/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK