DPRD DKI Kritik Pemangkasan Proyek Infrastruktur di APBD-P

CNN Indonesia | Selasa, 20/08/2019 05:40 WIB
Fraksi PDIP dan PKB di DPRD DKI Jakarta mengkritik pemangkasan sejumlah anggaran proyek infrastruktur di APBD-P DKI Jakarta 2019. Gedung DPRD DKI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta mengkritik Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2019 yang banyak memangkas anggaran pembangunan infrastruktur.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Cinta Mega mengkritik setidaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan tidak dicantumkan di RAPBD-P DKI 2019.

Beberapa proyek yang tidak dianggarkan ialah pembangunan Rusun Cakung Barat, Rusun PIK Pulogadung, dan fly over Sunter Permai.


"Kemudian Flyover Tanjung Barat, penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan ITF dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) di Pulau Sebira," kata Cinta saat membaca panndangan fraksi di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8).

Menurut dia, program itu sangat dibutuhkan masyarakat. Cinta pun meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali mempertimbangkan proyek tersebut.

"Oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan untuk dilaksanakan dengan sistem multiyears kan RPJMD-nya sampai dengan 2022," ujar Cinta.

PDIP membandingkan pencoretan anggaran tersebut dengan penambahan kegiatan yang baru. Pertama, ada anggaran untuk pembayaran hutang daerah, pemilihan anggota komisi informasi provinsi 2020-2024, peningkatan pelayanan administrasi Terminal Pulo Gebang-Cakung dan pelatihan mengemudi untuk SIM A Umum.

"Memang secara teknis sudah dibincangkan dalam raker komisi tetapi belum memuaskan pengertiannya, maka dari itu tolong dijelaskan kembali," ungkap dia.

Selain PDIP, Fraksi PKB DKI Jakarta juga mengkritik pencoretan anggaran pembangunan di RAPBD P DKI Jakarta 2019. Sekretaris Fraksi PKB DKI Ahmad Ruslan menilai pembangunan rusunawa dan simpang tak sebidang atau fly over sedianya program yang harus diprioritaskan oleh SKPD.

Hal yang sama juga terjadi pada alokasi dana untuk normalisasi dan sungai. Pasalnya, Pemprov DKI justru fokus menambah anggaran pengadaan tanah untuk waduk/situ/embung.

"Kami berharap anggaran tersebut dikembalikan ke awal (pengadaan lahan untuk normalisasi sungai). Ini penting mengingat kebutuhan dalam penanggulangan banjir tahunan yang sering terjadi di Jakarta," tegas dia.

Sebelumnya, dijelaskan total belanja langsung RAPBD-P 2019 mengalami penurunan Rp1,64 triliun dari Rp46,39 triliun kini Rp44,74 triliun. Sementara, belanja tidak langsung semula dialokasikan Rp34,5 triliun turun sekitar Rp1,34 triliun menjadi Rp33,16 triliun.

(CTR/arh)