JK Klaim Dana Pembangunan Papua Capai Rp100 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah selama ini telah menaruh perhatian besar di tanah Papua. Salah satunya ditunjukkan mengucurkan dana besar untuk pembangunan Papua.

JK mengatakan demikian merespons kerusuhan di Manokwari, Papua Barat dan aksi protes di Jayapura, Senin (19/8) kemarin. Insiden di kedua lokasi itu imbas dari pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan bentrok mahasiswa Papua di Malang, Jawa Timur akhir pekan lalu.

JK mengatakan pemerintah telah memberikan dana yang mencapai Rp100 triliun di pulau paling timur Indonesia itu. Menurut JK, anggaran itu bahkan lebih besar ketimbang pajak royalti PT Freeport Indonesia (PTFI) yang hanya berkisar Rp20 triliun.

"Dari ekonomi, banyak yang mengira kita ini banyak mengambil dari Papua, benar juga. Tapi untuk diketahui, semua penghasilan besar Freeport itu kurang lebih Rp20 triliun, tapi pemerintah beri anggaran, pembangunan, subsidi hampir Rp100 triliun," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (20/8).

Lihat juga: Komnas HAM Bakal Usut Dugaan Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua

Selain itu, lanjut JK, pemerintah juga telah memberikan otonomi khusus di Papua melalui syarat kepala daerah adalah orang asli Papua. Syarat ini berbeda dengan pencalonan kepala daerah lain yang membolehkan warga mana pun menjabat kepala daerah tertentu.

"Papua itu luar biasa otonominya. Secara hukum, teman-teman Papua bisa jadi gubernur di Jakarta, Jabar, tapi orang Jakarta, Jabar, enggak bisa jadi gubernur di Papua. Itu otonomi politiknya luar biasa," katanya.

Terbaru, pemerintah bakal mengalokasikan anggaran Rp8,37 triliun untuk Dana Otonomi Khusus Papua. Rencana penggelontoran dana otonomi tersebut tercantum dalam RAPBN 2020.

Lihat juga: JK Minta Masyarakat Papua Terima Permohonan Maaf

JK sebelumnya mengaku prihatin dan turut menyesalkan insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan bentrokan mahasiswa Papua dengan warga di Malang yang berimbas ke kerusuhan di Manokwari pada Senin (19/8) kemarin.

Ia meminta masyarakat Papua menerima permohonan maaf yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarowoko terkait insiden tersebut.

[Gambas:Video CNN] (psp/osc)