Wiranto Sebut Polisi akan Ditambah Amankan Objek Vital Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan personel kepolisian akan ditambahkan untuk mengamankan objek vital yang ada di Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, penambahan personel dilakukan untuk semakin memastikan keamanan objek vital di kedua wilayah itu.

Lihat juga: Lenis Minta Polri Dahulukan Usut Rasisme Sebelum Video Hoaks

"Memang perlu penambahan pasukan untuk lebih meyakinkan pengamanan obyek-obyek vital yang ada di Papua dan Papua Barat. Sehingga ada penambahan pasukan dari luar daerah Papua dan Papua Barat," ujar Wiranto di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Selasa (20/8).

Wiranto menuturkan penambahan personel Kepolisian di Papua dan Papua Barat sudah dibicarakan dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat.

Selain pengamanan objek vital, rapat dengan Tito juga membahas perkembangan situasi terkini.

Wiranto mengklaim situasi keamanan di Papua sudah cukup kondusif. Meski tak spesifik, ia berkata tensi masyarakat Papua sudah berangsur menurun.

Lihat juga: KontraS Minta Jokowi Belajar Cara Gus Dur Perlakukan Papua

"Masyarakat sudah tenang karena sudah ada penjelasan-penjelasan yang culup jelas dan gamblang dari berbagai pihak," ujarnya.

Pengelolaan Asrama Mahasiswa

Pemerintah juga disebut bakal mengevaluasi tata kelola asrama tempat tinggal mahasiswa yang mengenyam pendidikan di luar daerahnya. Langkah itu merupakan dampak dari peristiwa yang melibatkan mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

"Dari peristiwa itu tentunya kita butuh nanti perbaikan-perbaikan tentang sistem pengiriman mahasiswa di daerah-daerah itu asramanya bagaimana, pembinaannya bagaimana," ujar Wiranto.

Wiranto menuturkan langkah pemerintah memperbaiki tata kelola asrama mahasiswa terkait dengan kualitas pendidikan. Ia mengatakan pemerintah ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa yang mengeyam pendidikan di luar daerahnya, khususnya yang berasal dari Papua dan Papua Barat.

Di sisi lain, Wiranto enggan berkomentar soal penindakan terhadap pihak yang menyebarkan konten provokasi di media sosial. Ia menilai hal itu merupakan kewenangan Kepolisian.

Lihat juga: Kelompok Radikal Disebut Susupi Aksi di Papua Barat

Ia berkata kapasitasnya sebagai Menkopolhukam adalah mengkoordinir Kementerian dan lembaga di bawahnya dalam bekerja.

"Aksi hukum dan bagaimana menyelesaikan masalah secara detil nanti tanya langsung di aparat kepolisian yang menangani masalah itu," ujar Wiranto.

[Gambas:Video CNN] (jps/wis)