Wiranto Klaim Asap Karhutla Belum Sampai ke Negara Lain
CNN Indonesia
Rabu, 21 Agu 2019 22:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengklaim asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sampai ke negara lain. Karenanya, belum ada keluhan dari negara tetangga.
"Sementara ini belum ada protes dari negara lain karena belum ada yang namanya asap yang keluar ke perbatasan," tutur Wiranto usai Rapat Koordinasi Khusus Karhutla di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (20/8).
Wiranto menuturkan Indonesia saat ini tengah berupaya mengatasi karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Sebagai paru-paru dunia, ia menyebut Indonesia harus mampu menjaga predikat itu agar tidak dianggap sebagai negara yang gagal.
"Mudah-mudahan tidak ada sehingga tidak menjadi protes negara lain," ucapnya.
Wiranto lalu menjelaskan bahwa titik api karhutla tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Data satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menyebut ada 2.257 titik panas dan satelit TERRA mencatat sebanyak 4.574 titik panas.
"Walaupun memang didukung dengan kondisi El Nino. Sekarang kondisi El Nino dalam keadaan lemah maka kekeringan menjadi lebih kering lagi. Tetapi ini bukan jadi alasan kita untuk menekan karhutla," ujarnya.
Wiranto menyampaikan bahwa penyebab karhutla adalah manusia. Merujuk dari laporan tim pemantau, ia menyebut warga sengaja membakar lahan untuk membuka lahan pertanian jelang musim hujan.
"Dengan demikian rapat tadi mencoba melihat kondisi sekarang ini bagaimana, apakah kesiapan kita, prosedur, pasukan pemadamnya, kelengkapan sarananya, termasuk pesawat untuk water bombing, anggota personel, peralatan yang lain, penegakan hukumnya bagaimana, kita bahas bersama," ujar Wiranto.
Tiga Persoalan Atasi Karhutla
Menurut Wiranto, ada tiga kendala dalam mengatasi karhutla yang terjadi saat ini. Pertama, pemerintah kesulitan untuk membuat hujan buatan.
Wiranto menyebut hujan buatan belum bisa terlaksana lantaran persentase awan di lokasi kebakaran belum sesuai dengan syarat kondisi.
"Tapi kita minta ketika ada awan langsung hujan buatan dilaksanakan," ujar Wiranto.
Kedua, pemerintah belum optimal melakukan penegakkan hukum. Hal itu, kata dia, terjadi karena pelaku pembakaran hutan banyak dilakukan oleh masyarakat tradisional yang hendak membuka lahan pertanian.
Ketiga, ia menyampaikan ada masalah di segmen pendanaan, terutama bagi petugas yang memadamkan karhutla. Ia mencatat ada lebih dari 20 ribu petugas yang mesti dibayar dengan bayaran Rp145 ribu per hari.
Namun, ia mengklaim masalah itu sudah menemui titik terang usai tercapai kesepakatan dari pihak terkait.
"Oleh karena itu kita harapkan agar bisa segera ditanggulangi," ujarnya.
Wiranto kemudian mengimbau pemerintah daerah agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat dalam mengatasi karhutla. Sebab, menurutnya, karhutla adalah tanggung jawab pemerintah daerah.
"Bahkan Kapolda sudah disampaikan bahwa hati-hati kalau tidak bisa mengatasi ini akan dicopot. Ini saya ulangi lagi agar segera berkoordinasi, mengaktifkan semua sumber daya yang ada di sana untuk menanggulangi api itu," ujar Wiranto.
[Gambas:Video CNN] (bmw/jps)
"Sementara ini belum ada protes dari negara lain karena belum ada yang namanya asap yang keluar ke perbatasan," tutur Wiranto usai Rapat Koordinasi Khusus Karhutla di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (20/8).
Wiranto menuturkan Indonesia saat ini tengah berupaya mengatasi karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Sebagai paru-paru dunia, ia menyebut Indonesia harus mampu menjaga predikat itu agar tidak dianggap sebagai negara yang gagal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walaupun memang didukung dengan kondisi El Nino. Sekarang kondisi El Nino dalam keadaan lemah maka kekeringan menjadi lebih kering lagi. Tetapi ini bukan jadi alasan kita untuk menekan karhutla," ujarnya.
Tiga Persoalan Atasi Karhutla
Menurut Wiranto, ada tiga kendala dalam mengatasi karhutla yang terjadi saat ini. Pertama, pemerintah kesulitan untuk membuat hujan buatan.
Wiranto menyebut hujan buatan belum bisa terlaksana lantaran persentase awan di lokasi kebakaran belum sesuai dengan syarat kondisi.
"Tapi kita minta ketika ada awan langsung hujan buatan dilaksanakan," ujar Wiranto.
Ketiga, ia menyampaikan ada masalah di segmen pendanaan, terutama bagi petugas yang memadamkan karhutla. Ia mencatat ada lebih dari 20 ribu petugas yang mesti dibayar dengan bayaran Rp145 ribu per hari.
Namun, ia mengklaim masalah itu sudah menemui titik terang usai tercapai kesepakatan dari pihak terkait.
Wiranto kemudian mengimbau pemerintah daerah agar tidak bergantung kepada pemerintah pusat dalam mengatasi karhutla. Sebab, menurutnya, karhutla adalah tanggung jawab pemerintah daerah.
"Bahkan Kapolda sudah disampaikan bahwa hati-hati kalau tidak bisa mengatasi ini akan dicopot. Ini saya ulangi lagi agar segera berkoordinasi, mengaktifkan semua sumber daya yang ada di sana untuk menanggulangi api itu," ujar Wiranto.
[Gambas:Video CNN] (bmw/jps)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK