Biaya Balik Nama Kendaran di Jakarta Naik 12,5 Persen

CNN Indonesia | Kamis, 22/08/2019 16:51 WIB
Biaya Balik Nama Kendaran di Jakarta Naik 12,5 Persen Biaya untuk balik nama surat-surat kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta naik 12,5 persen (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta sepakat menaikkan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 12,5 persen. Kesepakatan terjadi dalam Sidang Paripurna Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta terhadap Raperda Perubahan APBD 2019.

"Perubahan tarif BBN-KB, penyerahan pertama kendaraan bermotor yang sebelumnya 10 persen diubah menjadi 12,5 persen," kata anggota DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan di Sidang Paripurna, Jakarta, Kamis (22/8).

Sereida berharap kenaikan biaya balik nama bisa mengatasi permasalahan kemacetan di Ibu Kota.
Kenaikan bea itu sama dengan mengubah Peraturan Daerah (Perda) 9 tahun 2010 tentang BBN-KB. Sereida mengatakan bahwa perubahan angka ini salah satunya disebabkan kesepakatan Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda se-Jawa-Bali.


"Dengan mempertimbangkan BBN-KB di wilayah sekitar DKI Jakarta maka diputuskan (naik) agar ada keseimbangan tarif antarwilayah," jelas dia.

Sereida meminta agar eksekutif melakukan sosialisasi terkait penaikan biaya ini. Menurutnya, itu perlu agar semua pihak mengetahui biaya balik nama yang baru saja diubah.

"Disarankan kepada eksekutif agar dilakukan sosialisasi yang intensif kepada stakeholder dan masyarakat mengenai perubahan Perda 9 tahun 2010 ini," tuturnya.
Menyusul perubahan Perda tersebut, DPRD DKI Jakarta juga meminta Pemprov untuk menerapkan pembayaran pajak menggunakan sistem dalam jaringan (daring) atau online. Dengan begitu, pencatatan pemasukan di DKI Jakarta bisa tersusun dengan baik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya bakal menggunakan sistem online dalam mengelola pembayaran BBN-KB. Dia pun bertekad menerapkan sanksi secara tegas sesuai dengan ketentuan dalam Perda yang baru.

"Serta dapat diterapkan ketentuan sanksi administrasi apabila wajib pajak tidak mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotornya," tutup Anies.
[Gambas:Video CNN] (ctr/bmw)