Mendagri Larang ASN di Papua dan Papua Barat Ikut Demo
CNN Indonesia
Kamis, 22 Agu 2019 19:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melarang para Pegawai Negeri Sipil alias Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua dan Papua Barat untuk ikut turun ke jalan melakukan aksi di sana.
Tjahjo menyampaikan itu menanggapi unjuk rasa dan kisruh yang terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat beberapa hari terakhir.
"Kami sudah meminta pada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," kata Tjahjo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8).
Tjahjo mengatakan pelayanan publik di sana harus tetap berjalan meski tengah terjadi kekisruhan selama beberapa hari belakangan.
"Hari Senin bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan kecuali DPRD yang terbakar. Saya kira bisa berkantor di luar staf-stafnya tapi yang setidaknya layanan publik baik untuk pemda provinsi," ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada Gubernur Papua dan Papua Barat untuk menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bila suasana sudah mereda.
"Yang kedua kalau suasana sudah segera mereda, segeralah Gubernur Papua bersama Gubernur Papua Barat datang ke Jawa Timur ketemu dengan ibu Khofifah yang kemarin juga sudah menyampaikan permohonan maaf," kata Tjahjo.
"Walaupun itu tidak atas nama warga Jatim, untuk bisa berdialog dengan gubernur, untuk berdialog dengan mahasiswa Papua yang punya asrama di Malang, yang punya asrama di Surabaya, dan sebagainya," ujarnya.
Aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Ribuan orang turun ke jalan dan terjadi kerusuhan di sejumlah titik.
Massa yang berunjuk rasa protes terhadap perlakuan tidak mengenakkan yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur pada Jumat (16/8).
Kerusuhan terjadi di Manokwari, Sorong, Fakfak. Sejumlah bangunan, fasilitas pemerintah, dan kendaraan dirusak. Gelombang aksi protes belum sepenuhnya berhenti. Masyarakat Mimika dan Fakfak masih berunjuk rasa hari ini.
[Gambas:Video CNN] (sah/wis)
Tjahjo menyampaikan itu menanggapi unjuk rasa dan kisruh yang terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat beberapa hari terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari Senin bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan kecuali DPRD yang terbakar. Saya kira bisa berkantor di luar staf-stafnya tapi yang setidaknya layanan publik baik untuk pemda provinsi," ujarnya.
"Walaupun itu tidak atas nama warga Jatim, untuk bisa berdialog dengan gubernur, untuk berdialog dengan mahasiswa Papua yang punya asrama di Malang, yang punya asrama di Surabaya, dan sebagainya," ujarnya.
Aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Ribuan orang turun ke jalan dan terjadi kerusuhan di sejumlah titik.
Kerusuhan terjadi di Manokwari, Sorong, Fakfak. Sejumlah bangunan, fasilitas pemerintah, dan kendaraan dirusak. Gelombang aksi protes belum sepenuhnya berhenti. Masyarakat Mimika dan Fakfak masih berunjuk rasa hari ini.
[Gambas:Video CNN] (sah/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK